Pangandaran, inakor.id – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangandaran, Predi Supriadi, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Predi, peristiwa tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sedang dijalankan, tidak hanya sebatas perbaikan administratif.
“Kami turut berduka cita atas wafatnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Kejadian ini harus menjadi titik kritis evaluasi pemerintah, bukan sekadar perbaikan administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi kebijakan yang diterapkan,” kata Predi, Kamis (25/6/2026).
Predi menyoroti adanya kontradiksi antara hasil seleksi kesehatan peserta dengan penyebab kematian yang disampaikan pihak terkait. Ia menilai perlu ada audit terhadap mekanisme pemeriksaan kesehatan yang digunakan dalam proses rekrutmen peserta SPPI.
“Kemenhan menyatakan kedua peserta telah lolos seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Namun penyebab kematian yang muncul adalah heat stroke dan cardiac arrest. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai standar medical check-up yang diterapkan. Apakah hanya bersifat administratif atau benar-benar mampu memprediksi kesiapan peserta menghadapi beban fisik selama Latsarmil,” ujarnya.
Menurutnya, status sehat yang diberikan kepada peserta seharusnya tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga menjamin keselamatan mereka selama mengikuti seluruh tahapan pelatihan.
Selain aspek kesehatan, Predi juga meminta evaluasi dilakukan terhadap landasan filosofis pelaksanaan pendidikan militer bagi calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan.
“Kami mengapresiasi langkah evaluasi yang akan dilakukan pemerintah. Namun evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis. Yang lebih penting adalah menjelaskan mengapa pendidikan militer diwajibkan bagi calon manajer koperasi desa. Jika tugas mereka nantinya berfokus pada tata kelola usaha, keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka relevansi materi militer perlu dijelaskan secara akademik dan terbuka,” katanya.
Predi menilai penguatan disiplin memang penting, tetapi tidak boleh mengaburkan kompetensi utama yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi dan pembangunan ekonomi desa.
Di sisi lain, PMII Pangandaran juga menyoroti implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih belum memiliki arah yang jelas di sejumlah daerah.
“Hingga saat ini masih banyak koperasi yang secara fisik sudah berdiri, tetapi belum memiliki aktivitas usaha yang nyata, belum memiliki neraca yang jelas, dan belum didukung anggota aktif. Jika calon manajernya sudah ditempa selama 45 hari, tetapi koperasi yang akan dikelolanya belum memiliki blueprint usaha yang matang, maka ada risiko besar program ini kehilangan arah,” ujar Predi.
Ia menegaskan bahwa keselamatan puluhan ribu peserta SPPI lainnya harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program tersebut.
Sebagai bentuk rekomendasi, PMII Pangandaran mendesak pemerintah melakukan audit independen terhadap standar dan praktik pemeriksaan kesehatan peserta SPPI, membuka forum diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi koperasi, dan mahasiswa untuk mengkaji urgensi kurikulum militer bagi calon manajer KDMP, serta mempublikasikan roadmap implementasi koperasi secara transparan.
“Almarhum Anisa dan Yonanda telah menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa. Tugas kita sekarang adalah memastikan pengabdian mereka tidak sia-sia dengan membenahi sistem, sehingga peserta berikutnya pulang membawa ilmu dan pengalaman, bukan peti,” pungkas Predi.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan