Aceh Tenggara, inakor.id – Kelompok Mahasiswa Aceh Tenggara di Banda Aceh mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi. Koordinator Aliansi Muhammad Fitrah Ananda menilai Salim Fakhry terlalu rakus sebagai pemimpin dan belum layak di tingkat Provinsi.
Kelompoknya menila Salim Fakhry dibiayai dan di gaji oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara, persoalan di kabupaten hingga kini menumpuk tanpa kejelasan apapun, janji yang dulu disampaikan hingga kini masih menjadi mimpi, beban keretakan moral semakin bertambah, maka diputuskan Salim Fakhry urus dulu kabupaten, demikian pernyataan tegas Fitrah Ananda yang diterima media ini, Selasa (23/6/2026) malam.
“Kita sudah melihat trackrecord Salim Fakhry sebagai bupati, kondisi Kabupaten Aceh Tenggara hampir kolep, begitu banyak persoalan yang tak mampu diselesaikan Salim Fakhry sebagai bupati, malah ngambil kekuasaan di tingkat Provinsi. Kan konyol” ujar Muhammad Fitrah Ananda.
Pihaknya menegaskan, akan menggelar aksi unjuk rasa pada pelantikan pengurus DPD I Golkar mendatang, kelompoknya tak terima Salim Fakhry menghabiskan terlalu banyak waktu urusan lain sementara dirinya adalah pejabat resmi sebagai Bupati Aceh Tenggara maka selayaknya dia harus menuntaskan dulu urusannya sebagai Bupati, ketusnya.
“Seorang pemimpin yang ingin mendapatkan kepercayaan lebih besar harus terlebih dahulu menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan persoalan daerah yang dipimpinnya. Sampai hari ini, masih terlalu banyak masalah yang belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan terukur,” ujar Muhammad Fitrah Ananda.
Fitrah menyoroti persoalan reformasi birokrasi yang masih berjalan lambat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pemerintahan, efektivitas program pembangunan, serta tata kelola birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Lambannya reformasi birokrasi berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat juga masih menghadapi berbagai persoalan. Kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani menunjukkan bahwa sistem pengawasan distribusi pupuk belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Aceh Tenggara.
Di bidang kebencanaan, Fitrah menilai pemerintah daerah belum mampu memberikan kepastian kepada korban banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu. Hingga saat ini, persoalan Hunian Tetap (Huntap), Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), bantuan pemulihan ekonomi, serta kepastian relokasi bagi sebagian korban masih menjadi tanda tanya besar ditengah masyarakat.
Ia juga menyoroti aksi protes warga Ketambe yang sempat melakukan pemblokiran jalan akibat lambannya realisasi bantuan pascabencana. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi, koordinasi, dan percepatan penanganan korban bencana.
“Ketika masyarakat harus turun ke jalan untuk menagih haknya, itu menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan kepastian yang dibutuhkan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Fitrah mempertanyakan efektivitas mitigasi bencana di Aceh Tenggara. Banjir yang berulang hampir setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan daerah aliran sungai, pengawasan kawasan hulu, sistem drainase, normalisasi sungai, hingga sistem peringatan dini belum sepenuhnya berjalan efektif.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi, tetapi juga harus mampu membangun sistem mitigasi yang kuat untuk mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.
Selain persoalan birokrasi, pertanian, dan kebencanaan, Fitrah juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan yang menjadi tantangan pembangunan di Aceh Tenggara. Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah daerah dinilai belum cukup menjawab persoalan kemiskinan secara berkelanjutan apabila tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bagi lansia, agar tidak menimbulkan dugaan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan.
Persoalan infrastruktur juga tidak luput dari perhatian. Menurut Fitrah, masih terdapat sejumlah ruas jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sarana pendukung pertanian yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Infrastruktur yang belum memadai berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.
Disektor pelayanan publik, Fitrah menilai masyarakat masih sering mengeluhkan lambannya proses administrasi, kurangnya keterbukaan informasi publik, serta minimnya pemanfaatan sistem digital yang benar-benar berdampak terhadap kemudahan pelayanan.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, penguatan investasi daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan kesempatan kerja bagi generasi muda yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan Aceh Tenggara.
“Persoalan yang dihadapi Aceh Tenggara bukan hanya satu atau dua. Mulai dari birokrasi, pupuk, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, hingga transparansi pemerintahan masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah seharusnya fokus menuntaskan persoalan daerah terlebih dahulu,” tegasnya.
Sebagai mahasiswa, Fitrah menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk mempercepat perbaikan, bukan dipandang sebagai serangan politik.
“Jabatan di tingkat Provinsi membutuhkan kapasitas, rekam jejak, dan keberhasilan yang nyata. Selama berbagai persoalan strategis di Aceh Tenggara masih belum terselesaikan secara optimal, maka saya menilai Muhammad Salim Fakhry belum layak menjadi representasi kepemimpinan di tingkat Provinsi. Rakyat membutuhkan bukti kerja, bukan sekadar narasi keberhasilan,” pungkas Muhammad Fitrah Ananda mengakhiri.
Tinggalkan Balasan