Aceh Tenggara, inakor.id – Disaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2026 mengalami defisit sekitar Rp121 miliar, masyarakat justru disuguhkan daftar proyek yang memunculkan pertanyaan besar tentang keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Sedikitnya Rp 6,775 miliar APBK Tahun Anggaran 2026 dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi vertikal serta berbagai sarana pendukung pejabat. Mulai dari rumah susun Kejaksaan, lapangan tenis kejaksaan, pembangunan gedung Polsek, rumah tahanan Polres, pagar pendopo, taman pendopo, hingga fasilitas tambahan di lingkungan kantor Bupati.
Ironisnya, pengeluaran tersebut dilakukan ketika pemerintah sering menyampaikan keterbatasan anggaran dan kebutuhan efisiensi.
Ketua KALIBER Aceh, Zk Agara, menilai kebijakan tersebut mencerminkan buruknya skala prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, saat masyarakat membutuhkan perbaikan jalan, pengendalian banjir, bantuan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program peningkatan kesejahteraan, pemerintah justru memilih mengalokasikan miliaran rupiah untuk proyek-proyek yang bukan kewajiban Pemerintah Daerah, kebijakan tidak menyentuh kebutuhan dasar yang mendesak bagi rakyat.
“Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini soal keberpihakan. Ketika APBK mengalami defisit Rp121 miliar, seharusnya pemerintah fokus menyelamatkan kebutuhan masyarakat, bukan menghamburkan uang rakyat untuk fasilitas elite dan instansi yang sudah memiliki sumber anggaran dari pusat,” tegasnya.
Zk Agara menilai pengalokasian dana miliaran rupiah untuk pembangunan fasilitas pendukung pejabat dan lembaga vertikal di tengah kondisi fiskal yang sulit merupakan bentuk pemborosan yang sulit diterima akal sehat.
“Rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran. Rakyat diminta bersabar, akan tetapi di saat yang sama, uang rakyat justru digunakan untuk membangun pagar, taman, lapangan tenis, rumah susun, dan berbagai fasilitas lainnya. Dimana letak empati pemerintah terhadap penderitaan masyarakat?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa APBK bukanlah dana untuk memperindah simbol kekuasaan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika uang miliaran rupiah tersebut dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, manfaatnya akan jauh lebih besar. Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan taman pendopo yang megah, bukan pagar yang tinggi, bukan fasilitas pejabat yang semakin nyaman. Rakyat membutuhkan pekerjaan, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan infrastruktur yang memadai.”
Ketua KALIBER Aceh yang akrab di sapa Zk Agara meminta DPRK, aparat pengawas, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penggunaan APBK secara ketat agar tidak berubah menjadi alat pemuas kepentingan birokrasi di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Defisit anggaran seharusnya melahirkan penghematan dan keberpihakan kepada rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat berhemat sementara pejabat tetap leluasa membelanjakan uang daerah untuk fasilitas yang tidak mendesak,” pungkas Zk Agara mengakhiri.
Ditempat terpisah, Bupati Aceh Tenggara yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dikonfirmasi media ini melalui pesan WA, apakah kebutuhan wajib dan kebutuhan dasar masyarakat Aceh Tenggara sudah terpenuhi?… Sehingga Pemkab setiap tahun menggelontorkan uang yang cukup besar kepada instansi vertikal?…
Walau pesan konfirmasi sudah terlihat dibaca, namun Bupati Aceh Tenggara HM. Salim Fakhry, SE, MM tidak membalas
Tinggalkan Balasan