Inakor.id — Di era digital, media sosial telah menjadi instrumen penting bagi pejabat publik untuk menyampaikan informasi, membangun komunikasi, dan memperkuat transparansi pemerintahan. Namun, efektivitas media sosial tidak hanya diukur dari jumlah tayangan atau interaksi, melainkan dari sejauh mana konten yang disajikan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Belakangan ini, aktivitas media sosial Bupati Pangandaran menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Berbagai unggahan yang menampilkan aktivitas santai, perjalanan pribadi, hingga konten hiburan dinilai lebih dominan dibandingkan informasi mengenai program pembangunan, capaian kinerja, maupun kebijakan strategis pemerintah daerah.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah dan fungsi komunikasi publik yang dijalankan pemerintah daerah. Sebab, masyarakat pada dasarnya membutuhkan akses terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kondisi infrastruktur, program kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga perkembangan ekonomi daerah.
Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, media sosial kepala daerah idealnya menjadi sarana edukasi dan akuntabilitas. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, program apa yang sedang berjalan, serta langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, kualitas produksi sejumlah konten yang diunggah juga menimbulkan perhatian tersendiri. Pengambilan gambar yang profesional, penyuntingan yang rapi, serta konsep visual yang terstruktur menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang tidak sedikit. Kondisi ini kemudian memunculkan diskusi publik mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan konten tersebut.
Pertanyaan mengenai penggunaan anggaran bukanlah bentuk kecurigaan berlebihan, melainkan bagian dari prinsip transparansi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Apabila seluruh kegiatan tersebut memang menggunakan anggaran yang sah dan sesuai ketentuan, maka keterbukaan informasi menjadi langkah terbaik untuk menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, pengawasan dari lembaga legislatif maupun aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas komunikasi publik berjalan sesuai koridor aturan. Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seorang pemimpin semata dari seberapa menarik kontennya di media sosial. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga.
Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Namun, ketika ruang digital lebih banyak dipenuhi pencitraan dibandingkan informasi pelayanan publik, maka kritik dan pertanyaan dari masyarakat merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi yang sehat.**
Tinggalkan Balasan