PANGANDARAN, inakor.id – Akhirnya demokrasi tercipta di gedung DPRD kabupaten Pangandaran pada saat Rapat Paripurna, setelah matinya demokrasi dan dinamika dalam parleman Kabupaten Pangandaran.
Tian Kadarisman Sebagai Pengurus Cabang PMII Kabupaten Ciamis-Pangandaran, Bidang Advokasi dan Partisipasi Pembangunan Daerah, mengatakan apresiasi kepada anggota DPRD kabupaten Pangandaran yang tidak hadir pada saat Rapat Paripurna.
“Saya yakin dengan ketidakhadiran itu adalah salah satu sikap penolakan RAPBD menjadi APBD,” katanya via WA, Minggu (26/11/2023).
Lebih lanjut Tian menjelaskan, sudah mengetahui bahwasanya Kabupaten Pangandaran mempunyai defisit yang tidak sedikit.
“Melihat dasar aturan Kemenkeu defisit tidak boleh diatas 6,2%, sementara Pangandaran sudah mencapai 36,2% pada saat pemeriksaan BPK RI T.A 2022. Ada indikasi akan melakukan lubang tutup lubang, untuk menjalankan roda Kepemerintahan kabupaten Pangandaran, Saya rasa itu bukan solusi yang tepat bagi pemerintah kabupaten Pangandaran,” paparnya
Apabila tetap memaksakan RAPBD di sahkan menjadi APBD maka akan menjadi PR bagi Pemerintahan kedepannya dan pemerintah lebih fokus pada defisit lalu mengabaikan kepentingan masyarakat Pangandaran.
“Saya harap masyarakat Pangandaran lebih melek lagi terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah karena itu semua akan berdampak kepada kita-kita sebagai masyarakat kabupaten Pangandaran,” Ucap Tian
RAPBD 2023 ini kemungkinan besar akan berdampak buruk pada tatanan kedepannya, maka masyarakat harus ikut serta dan mengawal setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran.
“Karena kalau kita berbicara APBD ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan berkaca beberapa tahun kebelakang begitu banyak sektor-sektor yang masih kurang maksimal bidang pendidikan maneg dengan Pangandaran hebatnya,” tutur Tian
Pelayanan Kesehatan yang begitu banyak problem terjadi di masyarakat dan masih banyak yang lainnya, kita bisa kroscek saja apa visi misi Bupati dan Wakil bupati dan kita liat realisasi sejauh mana.
“Saya harap eksekutif dan legislatif bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi saat ini supaya kita bisa melihat Pangandaran lebih sehat lagi dan semakin berkembang untuk kedepannya, karena kita sebagai rakyat Pangandaran tidak bisa mengambil keputusan, dan jika adapun aspirasi kami sampaikan ke wakil kita yaitu DPRD kabupaten Pangandaran,” pungkas Tian (Agit Warganet)
