Pangandaran, inakor.id – KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 dan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pantauan inakor.id para Calon Legislatif (Caleg) dari berbagai partai di Pangandaran mulai tebar pesona dan melakukan kampanye terbuka baik langsung turun ke masyarakat, memasang banner, iklan di medsos dan media massa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan melalui Kadiv HP2HM Bawaslu Kabupaten Pangandaran Ade Adjat Sudrajat mengatakan, dalam pencalonan legislatif untuk anggota DPRD yang masih aktif kemudian mencalonkan lagi tidak diwajibkan cuti tetapi jika ingin mengajukan cuti diperbolehkan.
“Di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 tentang kampanye, kemudian di Peraturan Bawaslu 11 tentang pengawasan kampanye, juga termasuk di UU No. 7 Tahun 2017, tidak ditemukan klausul, bahwa anggota dewan di masa kampanye harus cuti,” kata Ade kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/01/2024)
Tetapi walaupun demikian anggota DPRD yang masih aktif tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.
“Seperti mobil dinas tidak diperbolehkan dipakai untuk kampanye,” jelas Ade
Tetapi point pentingnya adalah harus bisa memisahkan, mana kepentingan anggota dewan, dan mana kepentingan pribadi.
“Maksudnya, misalkan ada kegiatan reses atau tugas pengawasan, itu boleh menggunakan fasilitas negara,” papar Ade
Jika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi dan yang memutuskan pengadilan.
“Sanksinya yang menentukan persidangan,” ucap Ade
Ade menambahkan, beda halnya dengan pejabat negara, mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, itu ada aturannya, yaitu harus cuti ketika akan melaksanakan kampanye.
“Presiden, menteri, gubernur, wali kota, itu ada aturannya, yaitu harus cuti ketika akan melaksanakan kampanye. Kalau anggota dewan belum ditemukan klausulnya,” ucapnya (Agit Warganet)
