Pangandaran, inakor.id – Polemik tumpahan batubara di perairan Pangandaran kembali memanas. Masyarakat mendesak pemerintah dan pihak terkait tidak menunda-nunda penyampaian hasil uji laboratorium serta segera menuntaskan pembersihan material batu bara yang masih berada di laut.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar di Kabupaten Pangandaran, Senin (3/8/2026). Massa menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perairan dan ekosistem laut.
Selain hasil uji laboratorium, massa mempertanyakan langkah konkret penanganan sisa material batubara yang masih ditemukan di sejumlah titik perairan. Mereka meminta proses pembersihan dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada penanganan sementara.
Kekhawatiran warga semakin kuat karena kondisi air laut di sejumlah lokasi disebut mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap. Massa juga menyoroti dugaan adanya kandungan logam berat pada material tersebut. Namun, mereka menegaskan kepastian mengenai kandungan maupun dampaknya harus merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium.
Ketua Pokdarwis Wisata Pantai Batuhiu, Jajat Sudrajat, mengatakan tuntutan masyarakat sederhana, yakni adanya kepastian informasi dan tindakan nyata dari pihak yang berwenang.
“Intinya kami menuntut hasil uji laboratorium segera dipublikasikan dan pembersihan sisa material batubara di laut segera dilakukan,” ujar Jajat saat diwawancarai wartawan di lokasi aksi.
Menurut Jajat, masyarakat tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Hasil pemeriksaan laboratorium dinilai penting untuk menjawab kekhawatiran publik sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Massa juga meminta pemerintah, perusahaan, DPRD Kabupaten Pangandaran dan masyarakat duduk bersama membahas persoalan tersebut secara terbuka. DPRD didorong tidak hanya menerima aspirasi, tetapi ikut mengawal proses penanganan dan memastikan perkembangan persoalan dapat diketahui masyarakat.
Sebagai bentuk tindak lanjut, peserta aksi mengusulkan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, DPRD, akademisi dan perwakilan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengawasi perkembangan penanganan, menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan, sekaligus mencari langkah penyelesaian atas dampak yang dikhawatirkan muncul dari keberadaan material batubara di perairan Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan