Pangandaran, inakor.id – Pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha, investor, dan publik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, Tedi Yusnanda N. menilai tekanan terhadap rupiah tidak dapat dipandang sebagai gejolak pasar yang bersifat sementara. Menurutnya, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar yang berlangsung berkepanjangan sering kali menjadi salah satu indikator munculnya krisis kepercayaan di sektor ekonomi.
Dalam pandangannya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa gejolak ekonomi sering kali diawali oleh munculnya ketidakpastian dan menurunnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian.
“Sejarah mengajarkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh gejala-gejala yang dianggap normal, lalu berkembang menjadi krisis kepercayaan,” kata Tedi selaku Direktur Eksekutif Sarasa Insitute melalui pesan WhatsApp, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Tedi, penguatan dolar AS yang terjadi saat ini merupakan kombinasi dari tekanan ekonomi global dan menurunnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko ekonomi domestik. Ia menilai, jika kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan oleh berbagai sektor, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Kenaikan biaya impor, lanjutnya, akan mendorong peningkatan biaya produksi yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dalam kondisi tertentu, dunia usaha juga dapat melakukan langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya.
“Yang pertama terkena dampak adalah industri. Yang kedua pekerja. Yang ketiga masyarakat luas melalui kenaikan harga. Ketika harga naik dan pendapatan tetap, daya beli turun. Ketika daya beli turun, konsumsi rumah tangga melemah. Padahal konsumsi rumah tangga adalah mesin utama ekonomi Indonesia. Ini rantai yang sangat berbahaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, teori Cost-Push Inflation menggambarkan bagaimana kenaikan biaya produksi dapat mendorong inflasi. Dalam ekonomi yang terbuka seperti Indonesia, pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor sehingga memunculkan tekanan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation.
Tedi juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar. Menurutnya, dalam ekonomi modern, persepsi dan ekspektasi sering kali memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan indikator ekonomi itu sendiri.
“Ekonomi modern tidak hanya dibangun oleh uang, tetapi juga oleh ekspektasi. Ketika pelaku usaha kehilangan keyakinan terhadap masa depan, mereka menahan investasi. Ketika masyarakat takut harga akan terus naik, mereka mengurangi konsumsi. Ketika investor kehilangan kepercayaan, modal keluar. Di sinilah krisis kepercayaan mulai bekerja,” katanya.
Lebih lanjut, Tedi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak terlalu terdampak oleh pelemahan rupiah. Menurutnya, dampak nilai tukar tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bertransaksi menggunakan mata uang asing.
“Justru masyarakat desa yang paling rentan. Mereka memang tidak memegang dolar, tetapi mereka membeli pupuk, BBM, sembako, alat pertanian, dan berbagai kebutuhan yang harganya dipengaruhi oleh kurs. Mengatakan rakyat desa tidak terdampak karena tidak memegang dolar adalah penyederhanaan masalah yang berbahaya,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kepercayaan publik dan pasar melalui kebijakan yang jelas, terukur, serta mampu memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Pasar keuangan internasional, menurutnya, sangat sensitif terhadap persepsi mengenai disiplin fiskal, independensi bank sentral, dan konsistensi kebijakan ekonomi.
Dalam perspektif yang lebih luas, Tedi mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik. Ia merujuk pada teori Relative Deprivation yang menjelaskan bahwa gejolak sosial dapat muncul ketika harapan masyarakat tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.
“Jika PHK meningkat, harga kebutuhan pokok naik, kelas menengah tergerus, dan lapangan kerja semakin sulit, maka persoalannya tidak lagi ekonomi semata. Ia akan berubah menjadi persoalan politik. Sejarah Reformasi 1998 menunjukkan bahwa runtuhnya stabilitas politik diawali oleh runtuhnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, Tedi menegaskan kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang krisis 1998. Sistem perbankan, pengawasan sektor keuangan, serta cadangan devisa dinilai jauh lebih kuat dibandingkan periode tersebut.
Namun, menurutnya, berbagai keunggulan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan berbagai sinyal peringatan yang mulai muncul.
“Pelajaran terbesar dari 1998 bukan soal angka kurs. Pelajarannya adalah jangan pernah meremehkan krisis kepercayaan. Ketika rakyat, investor, dan dunia usaha mulai kehilangan keyakinan terhadap arah ekonomi negara, maka stabilitas politik perlahan ikut dipertaruhkan. Dan hari ini, alarm itu sudah mulai berbunyi,” pungkasnya.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan