Pangandaran, inakor.id – Dinamika internal Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pangandaran mendapat sorotan dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangandaran.
Sorotan tersebut muncul menyusul adanya isu mosi tidak percaya yang disampaikan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran dalam beberapa hari terakhir.
Kader PMII Pangandaran, Predi Supriadi, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena KNPI merupakan wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Pangandaran.
Menurut Predi, sebagai salah satu organisasi kader yang secara struktural tergabung dalam kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, PMII memiliki tanggung jawab moral untuk turut menyikapi dinamika yang terjadi.
“Kami mengikuti perkembangan ini dengan prihatin. KNPI adalah rumah besar tempat berhimpunnya seluruh OKP di Pangandaran. Ketika rumah itu sendiri sedang retak, maka wajar jika publik bertanya, masih layakkah KNPI menjadi representasi suara pemuda?” ujar Predi, Selasa (1/9/2026).
Predi menilai, persoalan internal yang terjadi di tubuh KNPI Pangandaran menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola komunikasi dan konsolidasi antara pengurus dengan OKP yang berhimpun di dalamnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut seharusnya tidak semata-mata dilihat dari siapa yang benar atau salah, tetapi juga dari bagaimana organisasi dapat membangun sistem komunikasi dan kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan seluruh anggotanya.
“Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini soal sistem. Bagaimana mungkin sebuah lembaga kepemudaan tingkat kabupaten bisa mengawal isu-isu strategis seperti pengangguran, pendidikan, narkoba, dan infrastruktur, jika di internalnya saja masih terjadi tarik-menarik kepentingan dan hilangnya kepercayaan?” katanya.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat Pangandaran semestinya menjadi perhatian utama organisasi kepemudaan.
Salah satunya berkaitan dengan akses masyarakat yang terdampak akibat kerusakan infrastruktur, termasuk putusnya akses akibat jembatan runtuh.
Selain itu, menurut dia, persoalan lapangan kerja bagi generasi muda serta keterbatasan ruang produktif bagi pemuda juga membutuhkan perhatian.
“Energi kita seharusnya habis untuk itu. Bukan habis untuk berdebat di internal organisasi,” ucap Predi.
Dorong Forum Konsolidasi
Di tengah dinamika tersebut, Predi mendorong Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran untuk membuka ruang dialog dengan seluruh OKP. Menurutnya, komunikasi dan konsolidasi menjadi langkah penting untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.
Ia juga meminta agar evaluasi terhadap kepemimpinan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.
“Jabatan adalah amanah. Ketika amanah itu sudah tidak lagi dipercaya oleh mayoritas konstituennya, maka evaluasi adalah keniscayaan. Kami mendesak agar segera digelar forum konsolidasi akbar yang melibatkan semua OKP tanpa kecuali,” tegasnya.
Predi menilai, rekonsiliasi tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya menentukan pihak yang menang atau kalah. Sebaliknya, rekonsiliasi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan mengembalikan kepercayaan antar-OKP.
“Rekonsiliasi bukan berarti mencari siapa yang menang. Rekonsiliasi adalah upaya menyelamatkan marwah KNPI agar tidak kehilangan legitimasi di mata pemuda Pangandaran,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan organisasi dan kepentingan pemuda Pangandaran dibandingkan kepentingan kelompok maupun individu.
Menurutnya, pemuda saat ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan program dan aksi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Pemuda tidak butuh seremoni. Pemuda butuh aksi nyata dan kepemimpinan yang hadir. Jika rumah besar ini terus dibiarkan bocor, jangan salahkan jika pemuda nanti memilih membangun rumahnya sendiri. Dan itu akan menjadi kerugian besar bagi Pangandaran,” pungkas Predi.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan