Pangandaran, inakor.id – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, M. Taufiq Martin, menyatakan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran masih menunggu terbitnya surat diskresi dari DPP Partai Golkar terkait kemungkinan perpanjangan masa jabatan ketua DPD untuk periode ketiga.
Menurut Taufiq, tahapan Musda tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat telah dimulai sejak akhir Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Namun, khusus Kabupaten Pangandaran, jadwal Musda belum dapat dipastikan karena masih menunggu keputusan DPP.
“Musda hari ini sudah mulai berjalan. Dari akhir Juli sampai akhir Agustus 2026, Musda di tingkat kabupaten/kota harus selesai. Untuk Pangandaran, kami masih menunggu surat diskresi yang ketiga kali dari DPP,” kata Taufiq saat diwawancarai di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Jum’at (7/8/2026).
Ia menjelaskan, DPP Partai Golkar telah menginformasikan adanya 18 DPD kabupaten/kota yang berpeluang memperoleh diskresi untuk kepemimpinan periode ketiga. Surat tersebut nantinya akan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Saya sebagai Ketua DPD diperintahkan menunggu surat diskresi. DPP sudah menyampaikan bahwa ada kabupaten/kota yang bisa mendapatkan diskresi untuk periode ketiga,” ujarnya.
Taufiq mengungkapkan dirinya sempat diminta berkiprah di tingkat provinsi. Namun, ia memilih tetap fokus membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Pangandaran.
“Saya melihat Pangandaran harus memiliki keseimbangan politik. Bukan untuk melawan partai pemenang, tetapi bagaimana demokrasi di Pangandaran tetap terjaga dan berjalan dengan baik,” katanya.
Apabila kembali dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Taufiq menegaskan akan melakukan pembenahan organisasi hingga tingkat desa serta mempersiapkan kader-kader militan untuk menghadapi Pemilu mendatang.
“Yang pertama kami akan merevisi kepengurusan mulai tingkat kabupaten sampai desa. Kemudian mencari kader-kader yang militan untuk dipersiapkan menjadi calon anggota DPRD, baik kabupaten maupun provinsi,” ucapnya.
Ia menilai salah satu tantangan yang dihadapi kader Golkar di Pangandaran saat ini adalah keterbatasan modal politik. Meski demikian, ia optimistis perolehan kursi Partai Golkar dapat meningkat pada pemilu berikutnya.
Terkait pencalonan Ketua DPD, Taufiq menjelaskan bahwa syarat utama di antaranya pernah menjadi pengurus Partai Golkar, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, minimal lima tahun berturut-turut, serta memenuhi persyaratan administratif lainnya.
Ia juga mempersilakan kader lain untuk maju sebagai calon Ketua DPD. Menurutnya, Musda harus menjadi momentum demokrasi yang sehat dan bukan menjadi ajang perpecahan di internal partai.
“Silakan kalau ada yang ingin mencalonkan. Musda ini bukan untuk membuat kisruh, tetapi menjadi momentum memberikan angin segar agar kita bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk membesarkan Partai Golkar,” ujarnya.
Taufiq menegaskan, proses pemilihan akan mengedepankan musyawarah mufakat sebelum mekanisme lainnya ditempuh.
“Yang kita kedepankan adalah mufakat terlebih dahulu, baru musyawarah. Jangan sampai Musda dipenuhi isu-isu yang membuat suasana tidak kondusif. Kita ingin semangat kekeluargaan tetap terjaga,” katanya.
Ia memastikan, apabila surat diskresi dari DPP telah diterima, isi surat tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh pengurus melalui forum rapat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau memang saya diinstruksikan untuk kembali memimpin DPD periode ketiga, surat itu akan kami sampaikan kepada seluruh pengurus. Semua akan dibahas bersama agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang paling penting adalah menjaga kekompakan dan semangat kekeluargaan di Partai Golkar,” pungkasnya.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan