Pangandaran, inakor.id – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (22/6/2026).
Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi sekitar sepekan lalu.
Rapat Tindaklanjut Penanggulangan Tumpahan Batu Bara yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dihadiri Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, perwakilan perusahaan, Syahbandar, serta jajaran Polres Pangandaran.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi risiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif, termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan ekosistem laut, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak yang mungkin terjadi,” ujar Jeje kepada sejumlah wartawan paska Rapat Tindaklanjut Penanggulangan Tumpahan Batu Bara.
Menurut Jeje, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah temuan biota laut yang mati di sekitar kawasan terdampak. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan masuknya kandungan logam berat ke dalam rantai makanan.
Ia meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait keluar.
“Logam berat tidak bisa terurai begitu saja. Ketika masuk ke tubuh ikan lalu dikonsumsi manusia, dampaknya bisa sangat berbahaya. Karena itu kami meminta ada larangan sementara aktivitas penangkapan ikan sampai hasil kajian resmi keluar,” katanya.
Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai, mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan.
Jeje juga mempertanyakan dugaan bahwa cuaca buruk menjadi penyebab utama kecelakaan tongkang pengangkut batu bara. Menurutnya, aspek kelaikan kapal perlu menjadi fokus investigasi.
“Kalau semata-mata karena gelombang, tentu kapal lain yang berlayar pada waktu yang sama juga mengalami hal serupa. Karena itu kami meminta pemeriksaan tidak hanya sebatas dokumen, tetapi juga kondisi fisik armada yang beroperasi di perairan Pangandaran,” tegasnya.
Ia menilai tumpahan batu bara berpotensi merusak kawasan nursery ground atau habitat pembesaran ikan yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir.
Selain percepatan pembersihan material batu bara, perwakilan masyarakat meminta perusahaan bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan kawasan konservasi mangrove seluas tiga hektare sebagai bentuk kompensasi ekologis atas potensi kerusakan habitat pesisir.
Mereka menilai proses pemulihan ekosistem laut bisa memerlukan waktu panjang apabila hasil pengujian laboratorium nantinya menunjukkan adanya kandungan pencemar yang melebihi ambang batas.
Kekhawatiran juga muncul terhadap keberlangsungan sektor pariwisata dan konservasi satwa. Pasalnya, kawasan sekitar lokasi kejadian merupakan salah satu area pendaratan penyu yang kerap digunakan untuk bertelur.
Menanggapi tuntutan tersebut, External Relation PT Trans Logistik Perkasa, Agus Hermawan, mengatakan perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut.
“Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim Gakkum KLHK juga sedang melakukan investigasi,” kata Agus.
Ia menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah mengambil sampel air dan biota laut untuk dilakukan pengujian laboratorium guna mengetahui tingkat dampak terhadap lingkungan perairan.
Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan Syahbandar Pangandaran dan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan agar proses evakuasi kapal dapat segera dilakukan. Harapannya, aktivitas pelayaran nelayan dan kawasan wisata tidak terganggu lebih lama,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa empat orang untuk mengungkap kronologi insiden tumpahnya batu bara dari tongkang di perairan Pangandaran.
Menurutnya, polisi juga melakukan penyelidikan terkait kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, langkah hukum masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air laut dan biota yang dilakukan instansi berwenang.
“Kalau memang ada pencemaran, kita akan segera ambil langkah hukum dan penyidikan,” tegas Ikrar.
Terkait dugaan kelalaian, ia menyebut sejauh ini belum ditemukan indikasi ke arah tersebut. Berdasarkan informasi sementara, tongkang diduga mengalami insiden saat menghindari cuaca buruk dan dokumen pelayarannya dinyatakan lengkap.
Di sisi lain, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara serius. Ia berharap langkah penanganan dapat segera dilakukan agar dampak terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat pesisir dapat diminimalkan.
“Tuntutan dan masukan yang disampaikan nelayan harus menjadi perhatian bersama. Kami berharap perusahaan segera mengambil langkah nyata sehingga dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat tidak semakin meluas,” pungkas Asep.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan