Pangandaran, inakor.id – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera menyusun rencana pengelolaan tata kelola air secara terintegrasi guna mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah tahunan di kawasan pertanian Kecamatan Mangunjaya dan sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Asep Noordin usai rapat di gedung DPRD bersama sejumlah pihak, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya, Rabu (24/6/2026).
Menurut Asep, dari hasil peninjauan lapangan dan aspirasi yang diserap dari masyarakat, khususnya para petani, persoalan banjir yang terjadi selama ini merupakan masalah klasik yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
“Saya melihat kondisi existing hari ini dan juga menerima berbagai informasi dari masyarakat. Ini merupakan kasus tahunan atau persoalan klasik tentang banjir. Karena itu, harapan kami pemerintah daerah sudah harus menyusun rencana pengelolaan tata kelola air yang terintegrasi,” ujar Asep Noordin.
Ia menjelaskan, konsep pengelolaan tersebut harus mencakup perlindungan kawasan resapan air, sumber mata air, pembangunan embung, serta penguatan regulasi terkait sistem drainase dan pengelolaan sumber daya air.
Asep menambahkan, hasil kajian yang telah disampaikan BBWS Citanduy serta berbagai usulan dari pemerintah daerah akan dikombinasikan menjadi satu dokumen usulan yang akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
“Hasil kajian dari BBWS dan usulan pemerintah daerah akan kita satukan. Nantinya akan menjadi usulan bersama kepada Kementerian PU dan Kementerian Pertanian terkait penanganan wilayah Mangunjaya, khususnya dalam upaya penanggulangan banjir untuk memperkuat ketahanan pangan,” katanya.
Menurutnya, terdapat delapan desa dalam satu hamparan kawasan pertanian yang menjadi lumbung pangan Kabupaten Pangandaran. Apabila sistem pengendalian air dapat dioptimalkan, produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi, diyakini akan meningkat secara signifikan tanpa harus membuka lahan sawah baru.
“Kita tidak harus mencetak sawah baru. Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan sawah yang sudah ada melalui pengendalian tata air yang baik. Persoalan kita saat ini adalah kelebihan air saat musim hujan dan kekurangan air saat musim kemarau,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asep menyebut terdapat tiga langkah utama yang harus dilakukan, yakni normalisasi sungai, pembangunan kawasan resapan dan tampungan air, serta optimalisasi sistem pengelolaan air secara menyeluruh.
Dari hasil pengamatan lapangan, ia menilai normalisasi Sungai Ciseel menjadi prioritas utama karena kondisi elevasi sungai saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan saluran-saluran pendukung di sekitarnya sehingga menghambat aliran air.
“Yang paling utama harus kita lakukan adalah normalisasi Sungai Ciseel. Saat ini elevasinya sudah lebih tinggi dibandingkan saluran-saluran anak sungai. Ini yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir,” jelasnya.
Asep berharap program normalisasi dapat segera direalisasikan mengingat panjang bentangan sungai yang perlu ditangani mencapai sekitar 7,8 kilometer.
“Mudah-mudahan persoalan ini bisa segera tuntas. Kita akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi existing saat ini dan menyusun strategi serta skema pengendalian air yang tepat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, terutama para petani,” pungkasnya.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan