CILEGON, – Inakor.id – Aksi damai mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Cilegon yang bertahan semalam di camp aksi berubah menjadi ruang dialog terbuka. Wali Kota Cilegon Robinsar datang menemui langsung mahasiswa Rabu (16/9/2026).
Di tengah camp yang menjadi simbol protes mahasiswa, Robinsar berdiskusi langsung dengan massa HMI. Persoalan yang dibicarakan bukan sekadar aksi, tetapi menyangkut arah penggunaan APBD Kota Cilegon dan sejauh mana anggaran daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Walikota Cilegon Robinsar ,”
menjelaskan pemerintah daerah tidak menganggap aksi mahasiswa sebagai bentuk gangguan. Sebaliknya, kritik tersebut dinilai sebagai pengingat agar pemerintah tetap terbuka terhadap pengawasan publik,”tuturnya
“Kami menyambut baik. Kami senang ketika teman-teman serius. Kami tidak ada tendensi apa pun. Ketika ada sesuatu yang disuarakan, itu mengingatkan kami agar terus melangkah dan supaya langkah kami diperhatikan semua masyarakat,” kata Robinsar.
Menurutnya pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Dialog tersebut juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memberikan penjelasan.
“Jadi kami menerima aspirasinya. Kami juga diskusi hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama saling memberikan pencerahan,” ujarnya.
Jangan Jadikan Keterbatasan Anggaran Alasan
Namun, bagi HMI, persoalan utama yang dipersoalkan adalah bagaimana pemerintah menyusun prioritas di tengah tekanan fiskal dan perubahan transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua HMI Cabang Kota Cilegon Ahmad Zhillu mengatakan,” aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait postur APBD.
“Kami dari HMI Cabang Kota Cilegon mendirikan camp ini sebagai ikhtiar dalam bentuk aksi. Aksi demonstrasi dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 16 September,” jelas Zhillu.
Ia mengatakan, mahasiswa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar dalam mengkritisi struktur APBD.
Salah satu yang disorot adalah belanja pegawai. HMI mempertanyakan komposisi anggaran tersebut dan mendorong adanya penyesuaian agar ruang fiskal pemerintah lebih besar untuk membiayai kebutuhan publik.
“Belanja pegawai harus disesuaikan setelah diundangkan selama lima tahun hingga mencapai 30 persen. Sedangkan APBD Kota Cilegon, anggaran belanja pegawainya masih jauh di atas 30 persen,” ujar Zhillu.
Sorotan juga diarahkan kepada belanja infrastruktur.
Menurut Ahmad, alokasi belanja infrastruktur Kota Cilegon yang mereka kaji belum mencapai angka 40 persen sebagaimana yang menjadi perhatian dalam UU HKPD.
“Anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon belum menyentuh angka 40 persen, bahkan 35 persen pun belum,” katanya.
Bagi HMI, persoalan tersebut menjadi penting karena anggaran infrastruktur dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk pembangunan dan pelayanan publik.
TPP Jadi Titik Kritis
Perdebatan semakin mengerucut ketika mahasiswa menyoroti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ahmad mengatakan, HMI belum puas dengan penjelasan pemerintah mengenai upaya efisiensi anggaran.
“Kami cukup kecewa dengan apa yang disampaikan karena Pemerintah Kota Cilegon belum mampu memaksimalkan dan mengefisienkan TPP,” ujarnya.
Menurut kajian HMI, terdapat ruang untuk melakukan evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak bersifat wajib sehingga anggarannya dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Dorong BUMD dan Pendapatan Daerah Digenjot
HMI meminta pemerintah tidak hanya merespons berkurangnya transfer pusat dengan melakukan penyesuaian belanja, tetapi juga memperkuat kemampuan pendapatan daerah.
Ahmad mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Cilegon bisa mengoptimalkan BUMD dan pos-pos pendapatan yang ada di Kota Cilegon, mulai dari pajak, retribusi dan lainnya,” kata Ahmad.
Ia menilai optimalisasi pendapatan daerah perlu dibarengi evaluasi terhadap kinerja eksekutif dalam mengelola potensi pendapatan yang tersedia.
Robinsar menyampaikan bahwa fokus terhadap kebutuhan masyarakat sebenarnya telah menjadi bagian dari pola kerja pemerintahannya.
“Harapan rekan-rekan mahasiswa itu lebih fokus lagi terhadap kebutuhan masyarakat. Itu pun sudah menjadi langkah kami, sudah menjadi pola kerja kami,” kata Robinsar.
Ia juga mengatakan aspirasi yang disampaikan HMI akan menjadi perhatian pemerintah.
“Kami sudah sepakat dengan rekan-rekan menjadi aspirasi. Insyaallah akan kami jalankan dan akan kami pastikan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut belum menghapus perbedaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa mengenai struktur APBD. Namun, dialog langsung di tengah camp menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan anggaran tidak berhenti di jalanan.
Kini, sorotan mahasiswa bergeser pada bagaimana pemerintah membuktikan komitmennya: apakah efisiensi anggaran benar-benar akan memperbesar ruang bagi kebutuhan masyarakat, atau justru berhenti pada pernyataan di tengah aksi
Jurnalis: Abdulrohim
Tinggalkan Balasan