CILEGON, Inakor.id — Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Komisi I DPRD Kota Cilegon tetap mendorong peremajaan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cilegon bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat, Senin (15/9/2026).

banner 336x280

Empat OPD yang hadir yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), BPBD, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Rapat membahas kondisi anggaran masing-masing OPD di tengah kebijakan efisiensi dan potensi penurunan pendapatan daerah sekitar Rp102 miliar pada 2027.

Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid, mengatakan keberadaan empat OPD tersebut sangat vital karena berkaitan langsung dengan pelayanan dan keselamatan masyarakat.

“Peralatan Damkar dan BPBD Perlu Diremajakan”

Hafiz menuturkan, memasuki musim kemarau dan menghadapi musim hujan, potensi bencana maupun kebakaran perlu diantisipasi sejak dini. Terlebih, sejumlah kejadian kebakaran masih terjadi di wilayah Cilegon, salah satunya kebakaran di kawasan Kerenceng yang dipicu pohon dan alang-alang kering akibat cuaca panas ekstrem.

Menurutnya, posisi Cilegon yang berdekatan dengan kawasan industri serta Gunung Anak Krakatau membuat potensi bencana yang harus diantisipasi cukup beragam, mulai dari bencana alam hingga bencana industri.

“Kami mendorong usulan dari teman-teman OPD dan ini harus diprioritaskan karena menyangkut keselamatan,” ujar Hafid

Ia mengungkapkan, kondisi sejumlah armada pemadam kebakaran saat ini sudah tua dan membutuhkan peremajaan. Sementara di BPBD, beberapa peralatan penanggulangan bencana juga dilaporkan sudah tidak layak digunakan.

“Peremajaan alat-alat. Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran ini, saya mengapresiasi beberapa OPD yang saat ini masih menjalankan aktivitasnya dengan semangat sesuai SOP,” katanya.

Karena menyangkut keselamatan masyarakat, Komisi I mendorong agar kebutuhan peremajaan peralatan Damkar dan BPBD dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026.

“Anggaran Penanggulangan Bencana Belum Ideal”

Hafiz menilai alokasi anggaran penanggulangan bencana saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Belum ideal, jauh sekali. Makanya untuk di perubahan ini kita akan dorong, bagaimana ini menyangkut nyawa seseorang yang harus kita bantu dan antisipasi,” tegasnya.

Selain Damkar dan BPBD, Komisi I turut menyoroti kondisi anggaran operasional Satpol PP. Kebijakan efisiensi membuat anggaran kegiatan lapangan, termasuk inspeksi mendadak (sidak) dan kebutuhan petugas saat menjalankan tugas, ikut mengalami pemangkasan.

“Tadi keluhannya ketika anggaran untuk sidak dan ke lapangan dipangkas, untuk uang makan dan lain sebagainya, teman-teman di lapangan itu tidak ada. Maka ini saya minta agar dianggarkan supaya mereka bekerja tidak ogah-ogahan,” ujar Hafid.

“Call Center Darurat Diusulkan Tampil di Videotron”

Di sisi lain, Komisi I mengapresiasi respons cepat OPD dalam menangani laporan kebakaran maupun kejadian bencana. Namun, kecepatan respons tersebut dinilai harus didukung dengan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.

Hafiz menilai masyarakat perlu mengetahui nomor call center darurat Damkar dan BPBD agar laporan dapat disampaikan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat.

“Ada beberapa contoh bukan di Kota Cilegon, di daerah lain ada yang kebakaran itu sampai habis dulu baru mereka datang karena susahnya komunikasi,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi I mengusulkan agar nomor call center darurat Damkar dan BPBD disosialisasikan melalui videotron yang berada di sejumlah titik strategis Kota Cilegon.

“Rencana kita kalau memang di realisasi dalam mengajukan anggaran  videotron, untuk masing-masing OPD. Agar bisa membantu menyampaikan ketika terjadi sesuatu. Contoh BPBD, ketika ada sesuatu terjadi  di tengah tengah masyarakat.

 

Reporter : Ade maftuhi 

banner 336x280