CILEGON,Inakor.id – Provinsi Banten resmi ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai tuan rumah Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026.
Dalam rangkaian peringatan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten akan menggelar diskusi khusus yang membahas isu kegagalan teknologi industri sebagai salah satu potensi ancaman bencana serius di kawasan industri.
Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi mengenai pengelolaan risiko industri, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, serta tata kelola penanggulangan bencana akibat kegagalan teknologi.
Isu ini menjadi perhatian penting, khususnya bagi Provinsi Banten dan Kota Cilegon yang dikenal memiliki aktivitas industri berskala besar dengan potensi risiko yang perlu diantisipasi secara serius dan komprehensif.
Sebagai upaya memperkuat perspektif dan arah kebijakan strategis di tingkat daerah, BPBD Provinsi Banten mengundang Wali Kota Cilegon untuk hadir sebagai _keynote speaker_ dalam diskusi tersebut.
Wali Kota Cilegon diharapkan dapat menyampaikan pandangan, arahan, serta kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana teknologi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas industri di wilayah Kota Cilegon.
Dalam keterangannya, Sekda sebagai perwakilan Wali Kota Cilegon menekankan bahwa penanganan risiko bencana industri perlu semakin diperketat dan membutuhkan kesiapan lintas sektor.
“Penanganan risiko bencana industri harus semakin diperketat. Ini membutuhkan kesiapan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga pelaku industri dan masyarakat di sekitar kawasan industri,” ungkap Sekda ( mewakili walikota )
Menurutnya, koordinasi yang kuat antar pihak menjadi kunci untuk meminimalkan potensi dampak terhadap keselamatan warga, lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Penunjukan Provinsi Banten sebagai tuan rumah Bulan PRB 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, terintegrasi, dan responsif terhadap ancaman kegagalan teknologi.
Melalui kegiatan ini, peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana industri diharapkan tidak hanya berhenti sebagai agenda diskusi, tetapi juga mendorong penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
Redaksi: Ade maftuhi
Tinggalkan Balasan