Sumedang.inakor.id- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi keberadaan dan pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang. Menteri Rini menilai MPP Sumedang telah menghadirkan pelayanan publik secara terintegrasi, sekaligus mampu memadukan transformasi digital dengan pelayanan tatap muka.
Menurut Menteri Rini, MPP Sumedang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak harus menghilangkan sentuhan langsung kepada masyarakat. “Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, sementara layanan tatap muka tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” katanya saat mengunjungi MPP,, Rabu (12/08/2026).
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkab Sumedang dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “MPP Sumedang ini sudah baik. Yang paling penting bagaimana digitalisasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi pelayanan tatap muka tetap ada bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Rini.
Menteri Rini menegaskan, transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan secara langsung. “Layanan tatap muka tetap harus tersedia bagi masyarakat yang belum mampu atau membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan digital,” katanya.
Selain aspek digitalisasi, Rini menyoroti pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Di MPP Sumedang, masyarakat yang akan menerima layanan turut diajak menandatangani pakta integritas. “Masyarakat juga harus berintegritas itu tidak hanya para pemberi layanan, Jadi sama-sama berkontribusi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Sumedang sendiri menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi Perlinsos. “Alahmdulilah Sumedang mencatat capaian cukup signifikan. Dalam kurun waktu 24 jam, sebanyak 11.662 kepala keluarga (KK) berhasil didigitalisasi datanya dan ini tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.
Tinggalkan Balasan