Pangandaran, inakor.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Kabupaten Pangandaran tahun 2026, panitia penyelenggara menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan aturan organisasi.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran mendorong agar Musda segera dilaksanakan guna mempercepat konsolidasi dan persiapan program kerja kepengurusan lima tahun mendatang.
Ketua Panitia Penyelenggara Musda Golkar Pangandaran, Yana Diana alias Yana Macan, mengatakan bahwa panitia akan bersikap netral dan berpegang pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 2 Tahun 2025.
Menurut Yana, seluruh kader terbaik Partai Golkar memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Kami sebagai panitia penyelenggara tetap tegak lurus mengikuti mekanisme yang ada. Siapa pun kader terbaik yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Kabupaten Pangandaran, sah-sah saja. Artinya, kami tidak berseberangan dengan salah satu pihak ataupun pihak lainnya,” ujar Yana saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persyaratan pencalonan berdasarkan Juklak Nomor 2 Tahun 2025 adalah memperoleh dukungan minimal 30 persen dari pemegang hak suara.
Setelah pendaftaran bakal calon dibuka, panitia akan melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan administrasi dan dukungan yang disampaikan. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penetapan bakal calon menjadi calon sesuai tata tertib Musda.
“Setelah pendaftaran dibuka, mekanismenya mengikuti aturan dan tata tertib Musda. Kemudian dilakukan verifikasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon,” jelasnya.
Yana menegaskan, tugas panitia adalah mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Musda, mulai dari akomodasi, perlengkapan hingga kebutuhan teknis lainnya. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam kepentingan salah satu kandidat.
Terkait jadwal pelaksanaan, Yana menyampaikan bahwa penentuan waktu Musda tetap harus melalui koordinasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Ia mengatakan, setelah melalui komunikasi dan kesepakatan di tingkat wilayah serta situasi dinilai kondusif, pihaknya akan menyampaikan perkembangan tersebut melalui mekanisme organisasi untuk diteruskan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat guna memperoleh penjadwalan pelaksanaan Musda.
“Setelah ada kesepakatan dan kondisi di wilayah dianggap sudah kondusif, kami akan menyampaikan hal ini melalui mekanisme DPD Kabupaten Pangandaran untuk diteruskan kepada DPD Provinsi, sekaligus memohon penjadwalan waktu pelaksanaan Musda,” ungkapnya.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Maman Suherman, berharap pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar, kondusif, dan sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), petunjuk teknis, serta petunjuk pelaksanaan.
Menurut Maman, berbagai dinamika yang muncul menjelang Musda, termasuk adanya diskresi maupun perbedaan pandangan mengenai persyaratan pencalonan, merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, seluruh proses tetap harus mengacu pada aturan organisasi.
“Saya berharap pelaksanaan Musda ini dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Walaupun ada diskresi, saya menghargai itu sebagai hak dan kewajiban, tetapi mekanismenya tetap harus ditempuh sesuai AD/ART serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,” kata Maman.
Ia juga mendorong agar DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran segera meminta penjadwalan Musda kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, kepastian waktu pelaksanaan Musda penting agar kepengurusan mendatang dapat segera menyusun dan menjalankan program kerja lima tahun ke depan, sekaligus mempersiapkan langkah politik partai menghadapi Pemilu 2029.
Maman menilai Musda harus menjadi ruang terbuka bagi seluruh kader yang memiliki potensi, prestasi, dedikasi, dan loyalitas untuk berkompetisi dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran.
“Musda ini harus terbuka bagi kader-kader yang punya potensi dan dedikasi, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam AD/ART. Siapa pun kader yang memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas, silakan muncul untuk berkompetisi,” ujarnya.
Maman juga menilai kondisi internal Partai Golkar Kabupaten Pangandaran secara umum sudah cukup kondusif. Ia menyebut dinamika yang berkembang menjelang Musda merupakan hal biasa dalam politik dan tidak seharusnya menjadi penghambat pelaksanaan agenda organisasi.
Terkait peluang Martin untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, termasuk adanya pernyataan mengenai dukungan dan diskresi, Maman menyebut hal tersebut merupakan hak setiap kader.
Namun, ia mengingatkan bahwa klaim dukungan dalam kontestasi harus dilihat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, terutama karena jumlah pemegang hak suara memiliki batas tertentu.
“Kalau Pak Martin mau mencalonkan diri, itu boleh-boleh saja. Itu hak beliau. Tetapi dalam kenyataannya, kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Secara matematis, kalau ada yang mengklaim dukungan 11 ditambah 7 menjadi 18, sementara hak suara hanya 14, tentu perlu dilihat bagaimana kenyataannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan maupun persaingan antarkader merupakan hal yang wajar. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Musda dapat segera dilaksanakan sehingga partai bisa kembali fokus pada konsolidasi internal dan pelaksanaan program kerja.
Dengan kesiapan panitia serta dorongan dari Wantim, pelaksanaan Musda III Partai Golkar Kabupaten Pangandaran diharapkan segera memperoleh kepastian jadwal dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dinilai penting agar proses regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan partai.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan