Pangandaran, inakor.id – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik, Fredy Kristiano, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik dan pembangunan yang terus meningkat, sementara ruang fiskal untuk membiayai berbagai program semakin terbatas.
Menurut Fredy, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut teknis pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan semangat otonomi daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak pernah berkurang. Kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, hingga pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa tetap menjadi harapan yang harus diperjuangkan pemerintah.
Namun, ketika kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup kuat untuk menopang pembiayaan pembangunan, sementara ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi, pengurangan TKD berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah.
“Persoalannya, bagaimana pemerintah daerah bisa mewujudkan seluruh aspirasi masyarakat apabila kemampuan fiskalnya semakin terbatas? Di satu sisi, tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, tetapi di sisi lain pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran,” ujar Fredy, Selasa (10/11/2026) melalui pesan WhatsApp.
Ia berpandangan, pemerintah daerah tidak cukup hanya merespons keterbatasan anggaran dengan melakukan pemangkasan belanja. Lebih dari itu, diperlukan keberanian menentukan skala prioritas agar efisiensi anggaran tidak justru mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Otonomi Daerah Harus Diimbangi Kemampuan Fiskal
Fredy mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diwujudkan melalui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Sementara itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, desentralisasi kewenangan pemerintahan idealnya berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. Jangan sampai pemerintah daerah dibebani tanggung jawab pelayanan publik yang besar, tetapi tidak didukung kemampuan pendanaan yang memadai.
“Kita jangan sampai terjebak pada kondisi ketika daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar, tetapi ruang fiskalnya semakin terbatas. Otonomi daerah jangan sampai kehilangan makna karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai kebijakan fiskal nasional memang membutuhkan efisiensi dan pengendalian belanja negara. Akan tetapi, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi ekonomi, tingkat kemandirian fiskal, serta kebutuhan pelayanan publik setiap daerah.
Sebab, kemampuan fiskal daerah yang memiliki PAD besar tentu berbeda dengan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Delapan Langkah Strategis Menghadapi Keterbatasan Fiskal
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Fredy mendorong pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah strategis dan terukur.
Pertama, menetapkan skala prioritas pembangunan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Kedua, mengoptimalkan PAD melalui penggalian potensi pajak dan retribusi daerah secara legal, transparan, dan akuntabel tanpa menciptakan beban berlebihan bagi masyarakat kecil maupun dunia usaha.
Ketiga, melakukan evaluasi belanja daerah dengan mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta belanja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Keempat, memperluas investasi dan kerja sama pembangunan dengan melibatkan dunia usaha, BUMD, perguruan tinggi, masyarakat, serta pihak swasta melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, memperjuangkan pemerataan alokasi TKD melalui koordinasi pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, serta para wakil rakyat di tingkat pusat dengan menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Keenam, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketujuh, melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai kondisi dan situasi terkini, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar target pembangunan tetap realistis dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Kedelapan, menyusun roadmap atau peta jalan mitigasi belanja daerah sebagai langkah penyehatan fiskal. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki arah kebijakan yang jelas dalam mengendalikan belanja, mengelola kewajiban daerah, menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
Pemerintah Pusat Diminta Memperhatikan Kondisi Riil Daerah
Lebih lanjut, Fredy menekankan pentingnya pemerintah pusat membuka ruang dialog dan evaluasi terhadap kebijakan transfer ke daerah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari efisiensi anggaran secara nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap kebijakan pengalokasian TKD dapat memperhatikan kondisi objektif daerah, termasuk tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, kapasitas PAD, luas wilayah, karakteristik geografis, serta beban pelayanan publik.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi di tingkat pusat justru menimbulkan kesenjangan kemampuan pelayanan publik antardaerah. Pemerintah pusat perlu mendengar kondisi riil daerah agar pemerataan pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.
Fredy menambahkan, pemerintah daerah juga harus realistis dalam menyusun program pembangunan. Tidak semua aspirasi dapat direalisasikan sekaligus, sehingga diperlukan transparansi kepada masyarakat mengenai kemampuan anggaran, tahapan pelaksanaan, dan program yang menjadi prioritas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program dalam dokumen perencanaan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Urusan rakyat tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Justru dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut lebih cermat menentukan prioritas, berani mengambil kebijakan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ia menegaskan, otonomi daerah bukan sekadar kewenangan untuk mengelola pemerintahan, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebagaimana prinsip hukum yang dikenal dalam tata negara, Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan