Pangandaran, inakor.id – Komunitas Masyarakat Pangandaran Sauyunan (KOMPAS) menyerahkan laporan hasil diskusi publik dan rekomendasi kebijakan (policy brief report) terkait evaluasi 14 tahun otonomi Kabupaten Pangandaran kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan DPRD Kabupaten Pangandaran.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun lembaga legislatif dalam mengevaluasi arah pembangunan serta merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, laporan diterima langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dindin Solehudin. Sementara laporan untuk DPRD diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin.
Penyerahan laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi publik bertema “Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Pangandaran” yang diselenggarakan KOMPAS pada 31 Oktober 2026 di Sagati, Kecamatan Parigi.
Ketua KOMPAS, Ahmad Irfan Alawi, mengatakan penyampaian laporan kepada pemerintah daerah dan DPRD merupakan langkah konkret untuk memastikan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas pembahasan dalam forum diskusi.
Menurutnya, perjalanan 14 tahun otonomi Kabupaten Pangandaran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh arah pembangunan, termasuk sejauh mana kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.
“Refleksi 14 tahun otonomi Pangandaran jangan hanya melihat capaian pembangunan fisik dan pertumbuhan sektor pariwisata. Kita juga harus melihat bagaimana pemerataan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak warga, serta sejauh mana kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal,” tegas Ahmad Irfan Alawi.
Ia menekankan, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Harapan kami, rekomendasi ini tidak hanya diterima sebagai dokumen atau catatan administratif. Tetapi bisa dibahas, dikaji, dan ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret. Sebab, pembangunan daerah harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran, Dindin Solehudin, menyambut baik laporan evaluasi dan refleksi 14 tahun perjalanan Kabupaten Pangandaran yang disampaikan KOMPAS.
Ia menilai, masukan yang dihimpun melalui diskusi publik tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus kontribusi pemikiran dalam mendukung perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Masukan dari Forum KOMPAS melalui evaluasi dan refleksi 14 tahun Kabupaten Pangandaran ini tentu kami terima dengan baik. Ini menjadi bahan masukan dan catatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik,” ujar Dindin Solehudin.
Menurut Dindin, kritik, saran, dan pandangan masyarakat memiliki peran penting dalam proses evaluasi pembangunan. Berbagai masukan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan langkah pembenahan ke depan.
“Melalui ruang evaluasi dan refleksi seperti ini, pemerintah bisa melihat berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Karena itu, masukan masyarakat menjadi bagian penting sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tambahnya.
Delapan Isu Strategis Menjadi Rekomendasi
Laporan yang disusun Tedi Yusnanda N, Direktur Eksekutif Sarasa Institute sekaligus moderator diskusi publik, memuat delapan sektor strategis yang menjadi perhatian dan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Pangandaran.
Pertama, tata kelola Benih Bening Lobster (BBL), khususnya terkait kepastian regulasi, perlindungan nelayan kecil, serta penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
Kedua, penguatan pendidikan keagamaan melalui peningkatan perhatian terhadap guru Diniyah, beasiswa santri, serta integrasi data pendidikan Dapodik dan EMIS.
Ketiga, ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna membantu mengurangi beban operasional dan mempermudah akses BBM bagi nelayan.
Keempat, penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah, termasuk Star Trust/PMB, Tanjung Cemara, Cikencreng, Cisodong, dan Madasari.
Kelima, pengembangan pariwisata religi dan pesantren sebagai bagian dari diversifikasi potensi wisata daerah.
Keenam, penguatan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism) agar pertumbuhan industri pariwisata memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi warga lokal dan pelaku UMKM.
Ketujuh, penataan ruang dan pemulihan lingkungan, termasuk persoalan kawasan pesisir, bantaran sungai, serta perlindungan daerah resapan air di wilayah hulu Langkaplancar.
Kedelapan, peningkatan transparansi fiskal daerah melalui keterbukaan informasi APBD, dialog publik secara berkala, dan pemerataan alokasi pembangunan hingga wilayah hinterland.
Dilengkapi Target Pelaksanaan Bertahap
Tidak hanya mengidentifikasi persoalan, laporan tersebut juga dilengkapi rekomendasi kebijakan dan target waktu pelaksanaan yang dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan, terhitung sejak November 2026.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah didorong menyusun pedoman tata kelola BBL, memperkuat integrasi data pendidikan keagamaan, serta mempersiapkan lokasi pembangunan SPBN nelayan.
Sementara dalam jangka menengah, rekomendasi diarahkan pada pembangunan fasilitas pendukung nelayan, penguatan regulasi pendidikan Diniyah dan pesantren, serta penanganan awal konflik agraria.
Adapun dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan mampu memperkuat regulasi pariwisata berbasis masyarakat, meningkatkan dukungan anggaran pendidikan keagamaan, melakukan penertiban pelanggaran tata ruang, dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
KOMPAS berharap laporan yang telah disampaikan kepada Bappeda dan DPRD Kabupaten Pangandaran tersebut dapat menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.
Keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dinilai penting agar rekomendasi yang lahir dari aspirasi masyarakat dapat memperoleh ruang pembahasan, baik dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan maupun fungsi pengawasan.
Refleksi 14 tahun otonomi diharapkan menjadi momentum untuk memastikan pembangunan Pangandaran tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, tetapi juga menjamin keadilan agraria, kesejahteraan nelayan, penguatan pendidikan keagamaan, serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan semangat “Merajut Kebersamaan untuk Kemajuan Pangandaran”, KOMPAS mendorong terbangunnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD untuk mewujudkan Pangandaran yang lebih maju, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan