Pangandaran, Inakor.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pangandaran mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dalam menjalankan tugas serta mengembangkan layanan informasi digital. Meski demikian, instansi tersebut menegaskan tetap berkomitmen mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan menjaga ruang digital yang sehat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Pangandaran, Kurnia, saat menerima audiensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STIT NU Al-Farabi Pangandaran di Kantor Diskominfo, Kamis (5/11/2026) lalu.
Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi penghalang bagi Diskominfo untuk terus menjalankan tugas dan kewenangannya. Berbagai program tetap diupayakan secara bertahap dengan memaksimalkan kapasitas yang tersedia.
“Harus kami akui bahwa dalam pelaksanaan tugas, Diskominfo Kabupaten Pangandaran masih dihadapkan pada keterbatasan SDM dan anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen kami untuk terus melaksanakan apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan kewenangan Diskominfo. Berbagai upaya tetap kami jalankan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” ujar Kurnia, Selasa (10/11/2026) melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, perkembangan ruang digital saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Maraknya informasi yang belum terverifikasi, penggiringan opini, hingga konten provokatif di media sosial membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak.
Karena itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Peran mahasiswa, media massa, komunitas, dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat literasi digital.
Kurnia juga menegaskan bahwa Diskominfo terbuka terhadap kritik, saran, maupun pengawasan publik sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
“Kami memandang kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial yang positif. Ruang digital harus tetap menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Di sisi lain, kebebasan tersebut tentu perlu dibarengi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Diskominfo Pangandaran, Ema Nurmawati, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan berbagai upaya pengelolaan informasi publik sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi pada kanal resmi pemerintah, edukasi kepada masyarakat, serta klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan.
“Pada prinsipnya, segala upaya yang bisa kami lakukan sesuai tugas dan kewenangan terus kami kerjakan. Mulai dari penyampaian informasi melalui kanal resmi pemerintah, edukasi kepada masyarakat, hingga upaya klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Tentunya semua dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang kami miliki,” ungkap Ema.
Ia menambahkan, membangun ruang digital yang sehat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memilah dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Karena itu, Ema berharap kolaborasi dengan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk meningkatkan literasi digital serta memperluas penyebaran informasi yang benar.
Di sisi lain, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Pangandaran, Galih Avomegi, menyampaikan bahwa edukasi pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan melalui Program Saba Desa.
Program tersebut menjadi salah satu pendekatan Diskominfo dalam memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat desa, termasuk perangkat desa agar semakin memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat serta bertanggung jawab.
“Melalui Program Saba Desa, kami juga berupaya memberikan edukasi dan pendampingan, dimulai dari perangkat desa sebagai salah satu unsur yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Harapannya, pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi digital dapat terus berkembang hingga ke masyarakat,” ujar Galih.
Menurutnya, program tersebut sebelumnya telah melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa, salah satunya melalui kerja sama dengan mahasiswa Universitas Galuh di Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun kolaborasi serupa bersama mahasiswa PMII STIT NU Al-Farabi Pangandaran.
“Kami sudah memiliki pengalaman berkolaborasi dengan mahasiswa, terakhir bersama mahasiswa Universitas Galuh dalam Program Saba Desa di Desa Kertajaya, Cigugur. Ke depan, kami berharap kolaborasi serupa juga dapat terjalin dengan mahasiswa PMII STIT NU Al-Farabi yang hari ini beraudiensi. Kami tentu terbuka untuk bersama-sama merumuskan kegiatan positif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Galih menambahkan, persoalan ruang digital tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi setelah informasi keliru beredar. Upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital secara berkelanjutan juga harus diperkuat.
Sementara itu, dari pihak mahasiswa, PMII STIT NU Al-Farabi Pangandaran menyampaikan sejumlah catatan evaluasi terkait kinerja Diskominfo, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi daerah dan percepatan transformasi digital.
Wakil Ketua Bidang Eksternal PMII STIT NU Al-Farabi Pangandaran, Ihsanudin Mubarok, mengatakan masih terdapat sejumlah hal strategis yang perlu dikembangkan Diskominfo. Namun, keterbatasan anggaran dinilai menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan berbagai kebutuhan tersebut.
“Banyak hal krusial yang sebenarnya harus dikembangkan di Diskominfo, namun saat ini terkendala oleh keterbatasan anggaran. Padahal, Kominfo wajib untuk terus mengembangkan sistem digitalisasi. Digitalisasi ini bukan sekadar tren, melainkan solusi utama untuk mempermudah akses informasi ke masyarakat secara transparan dan akuntabel,” ungkap Ihsanudin.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah daerah.
Melalui audiensi tersebut, PMII berharap Diskominfo dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus memprioritaskan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Ihsanudin juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa perlu diperkuat agar percepatan transformasi digital di Kabupaten Pangandaran tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Diskominfo menegaskan bahwa kritik dan masukan mahasiswa akan menjadi bagian dari evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
Diskominfo juga membuka ruang komunikasi dan kerja sama lanjutan dengan kalangan mahasiswa, termasuk peluang kolaborasi dalam kegiatan edukasi literasi digital melalui Program Saba Desa.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa dalam mewujudkan ruang digital yang sehat, transparan, demokratis, serta bertanggung jawab di Kabupaten Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan