Pangandaran, inakor.id – Evaluasi perjalanan pembangunan Kabupaten Pangandaran selama 14 tahun menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Kabupaten Pangandaran yang digelar Komunitas Masyarakat Pangandaran Sauyunan (KOMPAS), Sabtu (31/10/2026).
Forum yang berlangsung di Sagati, Cijulang, Pangandaran, tersebut mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Kemajuan Pangandaran”. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi sejumlah tokoh untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan terkait perjalanan dan arah pembangunan Kabupaten Pangandaran ke depan.
Dalam diskusi tersebut, Jeje Wiradinata menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai pembangunan Pangandaran di bawah pemerintahan saat ini. Ia menyoroti pentingnya evaluasi program berdasarkan dokumen perencanaan daerah, penyelesaian kewajiban anggaran, hingga kepekaan pemimpin terhadap kondisi masyarakat.
Jeje menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai berdasarkan perasaan atau pandangan subjektif, tetapi harus memiliki indikator dan alat ukur yang jelas.
“Apakah pembangunan ini sudah on the track pada relnya atau belum? Apakah pembangunannya ada bias atau tidak pas? Maka kita harus punya alat ukurnya,” kata Jeje.
RPJMD Jadi Alat Ukur Pembangunan
Menurut Jeje, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan visi, misi, dan janji politik kepala daerah selama lima tahun masa pemerintahan.
Ia mengingatkan terdapat 14 janji politik bupati saat kampanye yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD. Karena itu, realisasi seluruh program tersebut perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Jeje juga menyinggung visi pembangunan Pangandaran sebagai daerah wisata mendunia yang harus didukung penguatan pendidikan agama dan karakter.
Paparkan Capaian Pembangunan Era Kepemimpinannya
Dalam kesempatan itu, Jeje turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama dua periode menjabat sebagai Bupati Pangandaran.
Ia menyebutkan, pemerintahannya berhasil menyelesaikan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 544,18 kilometer serta jalan lintas pantai sepanjang 101 kilometer.
Selain itu, pembangunan rumah sakit daerah dan tujuh jembatan juga menjadi bagian dari capaian pembangunan pada masa kepemimpinannya.
Jeje menjelaskan, pembangunan rumah sakit dilakukan melalui upaya lobi anggaran kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Joko Widodo, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat itu.
Menurutnya, infrastruktur dasar yang telah dibangun sebelumnya dapat menjadi modal bagi pemerintah sekarang untuk melanjutkan pembangunan dengan lebih terarah.
Ia juga menyinggung potensi anggaran sekitar Rp52 miliar yang menurut perhitungannya dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan desa sepanjang kurang lebih 20 kilometer setiap tahun apabila kondisi keuangan daerah tidak terbebani kewajiban utang.
Soroti Utang Desa dan Kepekaan Pemimpin
Selain persoalan pembangunan fisik, Jeje memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya kewajiban pemerintah daerah kepada desa yang masih menjadi persoalan.
Ia menilai penyelesaian kewajiban tersebut harus menjadi salah satu prioritas dalam menentukan penggunaan anggaran.
Jeje juga mengingatkan pentingnya kepekaan seorang pemimpin terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan situasi kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan bagi jajaran pemerintah daerah dalam menentukan kegiatan dan menunjukkan sikap di tengah masyarakat.
“Saya ini kan ketua partainya, konseptor pemenangannya. Masa wajar mengingatkan, ‘Hei Bu, lagi kemarau, jangan joget-joget. Jangan ada air mata, rakyat lagi kekeringan’,” ujar Jeje.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik Jeje terhadap sensitivitas jajaran pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang dialami masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah lebih cermat menentukan skala prioritas, terutama ketika masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan penyelesaian, termasuk kewajiban anggaran kepada desa.
Jeje menegaskan, berbagai catatan yang disampaikannya merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk mengingatkan jalannya pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi dan refleksi pembangunan harus menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan, sehingga pembangunan Kabupaten Pangandaran ke depan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan transparan demi kepentingan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan berbagai pandangan dan pemikiran para tokoh sebagai bahan masukan bagi kemajuan Kabupaten Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan