Aceh Tenggara, inakor.id — 21 April 2026, Sejumlah spanduk bernada keras yang menyasar Bupati Aceh Tenggara, HM. Salim Fakhry, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, muncul di beberapa titik di Kota Banda Aceh pada hari Selasa (21/04/2026).
Spanduk-spanduk itu tersebar di lima lokasi dan langsung menyita perhatian publik. Isi spanduk tidak sekadar bernada kritik, tetapi juga memuat sindiran tajam terhadap sikap, gaya komunikasi, dan kepemimpinan Salim Fakhry dalam sejumlah tulisan yang terpasang, ia disorot sebagai sosok yang dinilai anti kritik, tidak beretika, bahkan cenderung otoriter dalam menjalankan pemerintahan.
Kemunculan spanduk-spanduk tersebut memunculkan kesan kuat bahwa kekecewaan terhadap kepemimpinan di Aceh Tenggara tidak lagi bisa dibendung. Aksi ini juga menunjukkan bahwa keresahan sebagian besar masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa, telah masuk ke ruang publik dengan cara yang terbuka dan konfrontatif.
Beberapa titik pemasangan spanduk di Banda Aceh antara lain:
1. Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh: Bertuliskan “Mulut Ember Tak Beretika”
(#Bupati Agara #Ketua DPD I Golkar Aceh)
“Jagonya Angkat Telur”
(#Bupati Aceh Tenggara #Presiden Seumur Hidup)
2. Jembatan Penyeberangan Orang Masjid Oman, Kota Banda Aceh, bertuliskan “Jangan Samakan Kami dengan Mahasiswa Lain”
(#Bupati Agara)
“Pecinta Istri Orang?”
3. Simpang Tugu Mesra, Kota Banda Aceh yang bertuliskan “Golkar Dikuasai Bupati Aceh Tenggara”
4. Jembatan Lamnyong, Darussalam, Kota Banda Aceh juga bertuliskan “Bupati Agara Anti Kritik”
(#Otoriter)
Rangkaian spanduk itu seolah menjadi pesan terbuka bahwa kepemimpinan Salim Fakhry sedang berada dalam sorotan tajam. Kritik yang muncul tidak lagi dibicarakan secara terbatas, tetapi dibawa ke ibu kota Provinsi agar menjadi perhatian publik yang lebih luas.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa protes ini justru muncul di Banda Aceh, bukan di Kutacane sebagai ibu kota Aceh Tenggara? Apakah ini menandakan bahwa ruang kritik di daerah tersebut semakin sempit, sehingga suara ketidak puasan harus dibawa keluar untuk mendapatkan perhatian lebih luas?
Di tengah sorotan tersebut, publik kini menunggu penjelasan yang terbuka dan sikap yang dewasa dari pihak DPD I Golkar Aceh. Sebab, spanduk-spanduk ini bukan hanya memuat protes, tetapi juga menjadi sinyal bahwa ada persoalan serius dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.
Bupati Aceh Tenggara yang sekali gus sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, HM. Salim Fakhry ketika dikonfirmasi inakor.id melalui pesan WA, hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi, HM. Salim Fakhry tidak menjawab.
[Amri Sinulingga].
Tinggalkan Balasan