Bupati Citra dan Tokoh Presidium Supratman Tak Hadir dalam Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Pangandaran

Pangandaran, inakor.id – Komunitas Masyarakat Pangandaran Sauyunan (KOMPAS) menggelar Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Kabupaten Pangandaran dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Kemajuan Pangandaran” di Sagati Kopi, Cijulang, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait perjalanan serta arah pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Sejumlah tokoh tercantum dalam agenda kegiatan, di antaranya mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, KH. Luthfi Fauzi, Sekjen SPP Agustiana, dan Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin. Namun, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan tokoh Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, tidak hadir.

Ketua KOMPAS, Ahmad Irfan Alawi, mengatakan forum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang dialog terbuka untuk membicarakan berbagai persoalan daerah.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung maupun mengkritisi pemerintah bukan berarti memiliki tujuan berbeda. Keduanya sama-sama menginginkan Pangandaran menjadi lebih baik.

“Kesimpulannya, masyarakat Pangandaran ternyata sangat merindukan suatu forum yang bisa saling memberikan saran dan kritik secara terbuka. Intinya, yang pro maupun kontra itu kedua-duanya sayang dengan Pangandaran. Keduanya menginginkan Pangandaran lebih baik daripada hari ini,” ujar Ahmad Irfan seusai kegiatan.

Ia berharap hasil refleksi tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memperbaiki kebijakan pembangunan.

KOMPAS juga berencana menyampaikan rekomendasi hasil pertemuan kepada Presidium Pemekaran, Bupati Pangandaran, serta lembaga legislatif.

“Kita akan menyampaikan rekomendasi dari pertemuan ini, baik kepada Pak Supratman maupun kepada eksekutif, khususnya Bupati Citra, dan legislatif. Kita tidak ingin hasil pertemuan ini seolah-olah diabaikan oleh kedua lembaga pemerintahan,” katanya.

Ahmad Irfan menegaskan, kritik yang disampaikan masyarakat bukan bentuk kebencian terhadap kepala daerah, melainkan kepedulian agar ada perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita tidak membenci siapa pun, tetapi kita ingin perubahan yang nyata dari pelaksanaan pemerintahan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Kepala Bappeda, Dindin Solehudin, yang mewakili Bupati Citra Pitriyami, memaparkan sejumlah capaian pembangunan sekaligus persoalan yang masih perlu diselesaikan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Dindin menyebut pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada 2025 mencapai 5,64 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,66, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan tercatat sekitar 4,97 juta orang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp64,5 miliar pada 2015 menjadi Rp294,9 miliar pada 2025. Meski demikian, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Pemkab turut mengidentifikasi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari peningkatan kapasitas fiskal, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.

Persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, penataan kawasan wisata, serta mitigasi bencana juga menjadi perhatian.

Dindin menyampaikan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan pembangunan.

“Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Masukan dari para tokoh pemekaran, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar arah pembangunan Pangandaran ke depan semakin tepat sasaran,” demikian sambutan Bupati yang disampaikan Dindin.

Melalui forum tersebut, KOMPAS berharap dialog antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD dapat terus terbangun. Evaluasi perjalanan 14 tahun Kabupaten Pangandaran diharapkan tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.***

(Agit/ Agus Giantoro)