CILEGON, Inakor.id – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Golkar, Aisul Umami, S.A.B., menyoroti isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada keuangan daerah Kota Cilegon.
Ia menegaskan ada tiga poin krusial yang harus segera dijawab Pemkot Cilegon.
1.Minta Pemkot Terbuka Soal Keuangan
Aisul mendesak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Sekretaris Daerah dan OPD terkait, untuk transparan mengenai kondisi riil keuangan daerah pasca penyesuaian TKD. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
2.TKD Berdampak ke Program Rakyat
Pemangkasan TKD dikhawatirkan berimbas pada sejumlah pos belanja, termasuk insentif dan honorarium RT/RW hingga program sosial lainnya. Aisul meminta Pemkot memperjelas status, skema, dan solusi pembiayaan agar pelayanan publik tetap berjalan.
3.Masyarakat Harus Diedukasi
Ia juga mengimbau masyarakat memahami bahwa realisasi setiap program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas. Penganggaran harus diselaraskan dengan ketersediaan anggaran akibat dinamika TKD.
“TKD ini berdampak langsung. Pemkot harus buka-bukaan, jangan sampai masyarakat bingung soal nasib insentif RT/RW dan program sosial. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” tegas Aisul.
Ia berharap Pemkot Cilegon segera menyampaikan penjelasan secara transparan agar tidak muncul ketidakpastian di tengah masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan penganggaran tetap berpihak pada kebutuhan pelayanan publik.
(A.M/RED)
Tinggalkan Balasan