Pangandaran, inakor.id – Rencana perayaan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran atau Milangkala memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Kritik muncul karena agenda hiburan dinilai kurang tepat di tengah kondisi warga yang menghadapi dampak kemarau panjang dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Salah satu kritik sebelumnya disampaikan mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang menilai penyelenggaraan hiburan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi persoalan air bersih.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, angkat bicara. Ia menilai kritik terhadap perayaan Milangkala perlu ditempatkan secara proporsional, terutama terkait persoalan kemarau dan penggunaan anggaran.
“Persoalan kemarau dan ancaman krisis air bersih tidak dapat dijadikan dalih utama untuk menghentikan peringatan sejarah berdirinya Pangandaran,” kata Supratman dalam keterangannya belum lama ini.
Menurutnya, kekeringan akibat fenomena El Nino merupakan persoalan yang juga terjadi di berbagai daerah. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut tidak serta-merta harus menjadi alasan untuk meniadakan peringatan hari jadi daerah.
Selain menanggapi kritik mengenai kondisi masyarakat, Supratman juga membantah anggapan bahwa kegiatan hiburan dalam rangka Milangkala membebani anggaran pemerintah.
Ia menyebut pendanaan kegiatan hiburan bersumber dari kontribusi sponsor eksternal, yakni Bank BJB dan Bank Indonesia (BI), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seluruh pendanaan untuk kegiatan hiburan murni bersumber dari kontribusi sponsor eksternal, yakni Bank BJB dan Bank Indonesia (BI),” ujarnya.
Supratman menilai dukungan sponsor tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap potensi daerah. Menurutnya, perayaan Milangkala dapat menjadi momentum untuk mempromosikan destinasi wisata Pangandaran agar semakin dikenal, termasuk di tingkat internasional.
Ia juga berpandangan bahwa kegiatan tersebut berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal, terutama melalui sektor pariwisata dan usaha yang terkait dengan kunjungan wisatawan.
Meski demikian, polemik Milangkala tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan perayaan, tetapi juga menyangkut penentuan prioritas pemerintah daerah ketika sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.
Kejelasan sumber pendanaan serta keterbukaan mengenai penggunaan anggaran menjadi hal penting agar masyarakat dapat menilai penyelenggaraan Milangkala secara utuh.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan