BUNGO, INAKOR.ID – Batalnya agenda Rapat Dengar Pendapat yang semula dijadwalkan DPRD Kabupaten Bungo pada Senin,(21/09/2026) lalu terkait dugaan pemukulan warga oleh karyawan perusahaan pertambangan batu bara PT KIM serta absennya beberapa unsur pimpinan DPRD, unsur Forkopimda juga pihak perusahaan itu sendiri memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat bungo.
Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, SH, MKn, saat kembali dikomfirmasi oleh tim media ini melalui pesan whatsapp terkait tindak lanjut tuntutan masyarakat pada Senin,(28/09/2026) kemarin menyampaikan bahwa penundaan RDP tersebut dikarenakan bertepatan dengan agenda pembahasan APBD Perubahan (APBDP) yang tidak bisa ditunda serta menyarankan untuk menanyakan agenda lanjutannya melalui Sekertariat DPRD.
“Tapi hasil rapat kemaren yang mimpinnya bukan sayo jadi komfirmasi ke beliau, sayo belum nerima berita acara tu karena sayo ada giat,” balas Adani melalui pesan singkatnya.
Adani juga mengakui setelah penjadwalan RDP dan gagalnya digelar karena ketidakhadiran unsur terkait beberapa waktu lalu belum mengetahui hasil serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh DPRD Bungo dikarenakan banyaknya agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat bungo tersebut, padahal diketahui bahwa surat yang beredar ditandatangani langsung olehnya.
“Dak ado hasil kemaren? Batal rapat bukan ketidakhadiran ketua DPRD melainkan tidak hadirnya pihak terkait, jangan dinarasikan macam tu, mungkin kareno giat kami banyak jadi nota dinas belum di meja saya hasil rapatnya. Nanti saya hubungi sekwan dan komisi terkait langkah berikutnya seperti apa.” imbuhnya.
Sementara itu, Fahlefi selaku perwakilan organisasi yang turut serta mendesak beberapa pihak menyampaikan bahwa DPRD Bungo lebih sibuk dengan agenda politik internal ketimbang menghadirkan forum transparan untuk membahas dugaan kekerasan terhadap warga. Pada Selasa (29/09/2026).
“Absennya pimpinan DPRD beserta unsur forkopimda serta pihak perusahaan dalam forum sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak serius. RDP jangan hanya jadi formalitas, tapi harus menghasilkan rekomendasi tegas demi melindungi masyarakat,” tegas salah satu aktivis INAKOR.
Fahlefi juga menyebutkan bahwa kritikan publik saat ini semakin tajam karena RDP sebelumnya disebut sebagai “rapat bayangan” tanpa substansi. Ketidakhadiran unsur pimpinan DPRD dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab politik.
“Absennya mereka kemaren itu menimbulkan dugaan adanya koordinasi tertutup yang tidak transparan. Masyarakat merasa tidak dilindungi, makanya warga kita lebih memilih berdamai disaat mendapatkan ketidakadilan serta dugaan intimidasi dari berbagai pihak. Sehingga kepercayaan terhadap DPRD dan aparat penegak hukum semakin menurun,” ucapnya dengan nada kesal.
Dugaan tindakan pemukulan warga oleh karyawan PT KIM kini bukan hanya soal hukum, tetapi juga ujian keberanian politik DPRD Bungo. Publik menunggu apakah lembaga legislatif benar-benar akan menghadirkan forum terbuka yang substantif, atau sekadar melanjutkan pola penundaan yang melemahkan kepercayaan masyarakat. (Tim)
Tinggalkan Balasan