CALI, KOLOMBIA, inakor.id — Pemerintah Kolombia mengubah kebijakan diplomatiknya terkait isu Sahara Barat dengan menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara. Perubahan sikap tersebut diumumkan dalam pertemuan pejabat tinggi kedua negara di Cali, Kolombia, Jumat, 7 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, yang turut dihadiri Wakil Presiden Kolombia José Manuel Restrepo.
Escobar menyatakan bahwa Kolombia mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara. Pernyataan tersebut menandai perubahan posisi Bogotá setelah pemerintahan sebelumnya kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Arab Sahrawi Demokratik (RASD) pada 2022.
Kementerian Luar Negeri Kolombia kemudian menegaskan keputusan tersebut secara resmi. Dalam pernyataan tertanggal 10 Agustus 2026, pemerintah Kolombia menyebut pihaknya mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk Sahara Barat, serta memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan RASD.
Menurut Kementerian Luar Negeri Kolombia, pembekuan hubungan tersebut berarti tidak ada kontak politik maupun diplomatik, pertukaran misi, ataupun dukungan terhadap RASD di forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah Kolombia menyatakan perubahan kebijakan itu merupakan hasil peninjauan terhadap pengakuan yang sebelumnya diberikan kepada RASD. Bogotá juga mengaitkan kebijakan baru tersebut dengan upaya memperkuat hubungan strategis dengan Maroko.
Hubungan Kolombia-Maroko Memasuki Babak Baru
Wakil Presiden Kolombia José Manuel Restrepo menyebut perubahan posisi tersebut sebagai awal baru dalam hubungan bilateral kedua negara.
Restrepo menyampaikan keinginan pemerintah Kolombia untuk membangun kemitraan strategis dengan Maroko, termasuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi. Ia juga menyebut Maroko sebagai sekutu utama Kolombia di Afrika.
Agenda kerja sama kedua negara berpotensi mencakup perdagangan, investasi, pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan pelabuhan dan logistik, serta peningkatan konektivitas Atlantik. Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan penguatan hubungan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Kolombia.
Selain itu, pemerintah Kolombia juga menyatakan kemungkinan penguatan kerja sama ekonomi, termasuk pembahasan mengenai perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan investasi.
Maroko Sambut Perubahan Sikap Bogotá
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyambut keputusan Kolombia tersebut. Ia menyebut perubahan kebijakan Bogotá sebagai keputusan bersejarah dan menilai langkah tersebut dapat memberikan dorongan baru terhadap hubungan bilateral.
Bourita juga mengatakan Maroko dan Kolombia memiliki peluang untuk menjadi platform ekonomi bagi masing-masing negara dengan memanfaatkan posisi strategis keduanya, yakni Maroko sebagai penghubung menuju kawasan Afrika dan Kolombia sebagai bagian dari kawasan Amerika Latin.
Kehadiran Bourita di Cali berlangsung dalam rangka mewakili Raja Mohammed VI pada acara pelantikan Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Menurut pihak Maroko, kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat momentum baru dalam hubungan Rabat dan Bogotá.
Perubahan sikap Kolombia tersebut juga memiliki latar belakang hubungan diplomatik yang cukup panjang. Kolombia dan RASD sebelumnya menjalin hubungan diplomatik sejak 1985. Hubungan itu kemudian dibekukan pada 2001 dan kembali dijalin pada masa pemerintahan Gustavo Petro pada 2022.
IMSB Apresiasi Kebijakan Baru Kolombia
Perubahan kebijakan Bogotá mendapat tanggapan dari Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (IMSB). Presiden IMSB Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah Kolombia.
“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah berani Republik Kolombia yang secara tegas mengakui kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara,” kata Wilson Lalengke dalam keterangannya dari Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Wilson, perubahan posisi Kolombia dapat menjadi perkembangan penting dalam dinamika diplomasi internasional terkait persoalan Sahara.
Ia berharap keputusan tersebut dapat mendorong negara-negara lain untuk memperkuat hubungan dengan Maroko sekaligus mendukung proses penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi dan mekanisme internasional.
Wilson juga berpandangan bahwa penguatan hubungan internasional dan kerja sama ekonomi dapat berkontribusi terhadap stabilitas kawasan Afrika Utara.
Sebelumnya, Wilson Lalengke tercatat sebagai salah satu petisioner pada Konferensi ke-80 Komite Keempat PBB di New York pada Oktober 2025. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pernyataan mengenai persoalan kemanusiaan di kamp pengungsi Tindouf.
Perubahan kebijakan Kolombia kini membuka fase baru dalam hubungan Bogotá-Rabat. Selain berdampak pada posisi diplomatik kedua negara terkait isu Sahara, keputusan tersebut juga berpotensi memperluas kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas antara Amerika Latin dan Afrika.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan