KOPENHAGEN, DENMARK, inakor.id — Pemerintah Denmark kembali menyatakan dukungan terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko untuk Sahara Barat. Kopenhagen menilai proposal tersebut sebagai dasar yang baik untuk mencapai solusi politik yang disepakati oleh seluruh pihak dalam kerangka proses Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dalam keterangan kepada pers pada Jumat, 4 September 2026, saat Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita melakukan kunjungan kerja ke Kopenhagen.
Rasmussen mengatakan Denmark menyambut pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 dan menyatakan bahwa sikap tersebut sejalan dengan posisi Uni Eropa. Ia juga menggambarkan proposal otonomi Maroko sebagai rencana yang kredibel serta memberikan kontribusi serius dan penting terhadap proses yang sedang berlangsung di bawah naungan PBB.
“Denmark memandang rencana otonomi Maroko sebagai dasar yang baik untuk solusi yang disepakati oleh para pihak,” demikian pokok pernyataan Rasmussen sebagaimana dikutip Kementerian Luar Negeri Maroko.
Posisi Denmark dalam Proses PBB
Pernyataan Kopenhagen tersebut muncul dalam konteks keterlibatan Denmark sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi 2797 diadopsi Dewan Keamanan pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tanpa suara menolak, dan tiga abstain. Denmark termasuk negara yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut.
Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan juga menegaskan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk memajukan proses politik serta mendorong para pihak menuju penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, sesuai prinsip dan tujuan Piagam PBB.
Karena itu, dukungan Denmark terhadap rencana otonomi perlu ditempatkan dalam konteks proses politik yang lebih luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kopenhagen melihat proposal Maroko sebagai salah satu dasar yang relevan dalam upaya mencapai penyelesaian yang dapat diterima para pihak, bukan sebagai pengganti proses negosiasi yang dipimpin PBB.
Sikap Denmark mengenai proposal tersebut sebenarnya telah disampaikan sebelumnya. Dalam komunikasi bersama pada September 2024, Denmark menyebut rencana otonomi Maroko yang diajukan pada 2007 sebagai kontribusi yang serius dan kredibel terhadap proses PBB serta dasar yang baik untuk solusi yang disepakati para pihak.
Hubungan Maroko-Denmark Didorong ke Tingkat Strategis
Pertemuan Bourita dan Rasmussen juga membahas hubungan bilateral kedua negara. Dalam pernyataan yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Maroko, kedua pihak menegaskan kembali karakter strategis hubungan Denmark-Maroko dan kesepakatan untuk meningkatkan kemitraan tersebut.
Kedua negara juga menyepakati rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Denmark ke Maroko guna membahas penguatan kemitraan strategis, terutama dalam bidang dialog politik. Kerja sama bilateral turut mencakup sektor ekonomi dan perdagangan, teknologi air, energi terbarukan, farmasi, pertanian dan industri pangan, serta infrastruktur.
Isu migrasi juga menjadi bagian dari agenda hubungan bilateral kedua negara. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Maroko, Denmark dan Maroko sepakat memperkuat kerja sama di bidang tersebut melalui mekanisme yang lebih terarah.
Apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood
Dukungan Denmark tersebut mendapat perhatian dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood atau Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma).
Presiden Persisma, Wilson Lalengke, mengapresiasi posisi Denmark dan menilai pendekatan diplomatik melalui dialog serta proses politik PBB penting dalam mencari penyelesaian atas persoalan Sahara Barat.
Menurut Wilson, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa teritorial membutuhkan ruang dialog dan keterlibatan para pihak. Ia menyatakan Persisma mendukung upaya diplomasi yang diarahkan pada penyelesaian damai serta penguatan hubungan antarmasyarakat dan antarnegara.
“Langkah-langkah diplomasi yang mengedepankan dialog dan saling menghormati merupakan bagian penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Wilson dalam keterangannya dari Jakarta, Minggu, 6 September 2026.
Wilson juga menilai hubungan Indonesia dan Maroko dapat terus dikembangkan melalui kerja sama masyarakat sipil, media, kebudayaan, dan diplomasi publik.
“Dunia membutuhkan lebih banyak ruang dialog untuk mempertemukan perbedaan kepentingan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak,” ujarnya.
Sengketa Sahara Tetap Berada dalam Kerangka PBB
Meski Denmark menyebut rencana otonomi Maroko sebagai dasar yang baik untuk solusi bersama, status politik Sahara Barat tetap menjadi persoalan yang dibahas dalam kerangka proses PBB.
Resolusi 2797 tidak menetapkan penyelesaian final mengenai status wilayah tersebut. Dokumen itu justru menegaskan perlunya proses politik yang menghasilkan solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hak menentukan nasib sendiri.
Karena itu, pernyataan Denmark lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap proposal otonomi Maroko dalam konteks proses politik PBB, bukan sebagai penetapan sepihak atas hasil akhir sengketa.
Posisi tersebut juga menunjukkan kompleksitas diplomasi Sahara Barat. Di satu sisi, sejumlah negara memberikan dukungan terhadap rencana otonomi Maroko sebagai basis negosiasi. Di sisi lain, proses PBB tetap menempatkan penyelesaian politik yang dapat diterima para pihak sebagai tujuan utama.
Diplomasi sebagai Ruang Penyelesaian
Perkembangan hubungan Denmark dan Maroko menempatkan diplomasi sebagai salah satu instrumen utama dalam mencari penyelesaian persoalan Sahara Barat.
Bagi Rabat, dukungan terhadap rencana otonomi merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk memperluas dukungan internasional terhadap proposal tersebut. Sementara dalam kerangka PBB, penyelesaian tetap diarahkan melalui proses politik dan negosiasi antara pihak-pihak yang terkait.
Dalam perspektif yang lebih luas, perkembangan ini memperlihatkan bahwa isu Sahara Barat tidak hanya berkaitan dengan hubungan Maroko dan pihak yang berseberangan dengannya, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika diplomasi Eropa, Afrika Utara, dan Dewan Keamanan PBB.
Pertemuan Rasmussen dan Bourita sekaligus memperlihatkan bagaimana isu Sahara berjalan beriringan dengan agenda bilateral yang lebih luas, mulai dari perdagangan dan investasi hingga energi, infrastruktur, migrasi, dan dialog politik.
Dengan demikian, dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko menjadi salah satu perkembangan diplomatik terbaru dalam proses panjang pencarian penyelesaian Sahara Barat. Namun, penyelesaian akhir tetap bergantung pada proses politik yang dipimpin PBB dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan