Pangandaran, inakor.id – Bupati Pangandaran Citra Pitriyami angkat bicara terkait polemik kuota lokal pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad). Menurutnya, kebijakan afirmatif bagi putra daerah perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan kualitas akademik mahasiswa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Unpad. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme penerimaan mahasiswa melalui kuota lokal hingga persoalan kewajiban anggaran masa lalu antara Pemkab Pangandaran dan Unpad.
Citra mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan standar nilai antara calon mahasiswa jalur kuota lokal dengan standar penerimaan reguler yang diterapkan Unpad.
“Yang menjadi masalah itu memang ada standar nilai yang jauh (di bawah standar),” ujar Citra, Senin (29/06/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan siswa asal Pangandaran masuk ke perguruan tinggi negeri apabila kemampuan akademiknya belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru menyulitkan mahasiswa saat menjalani proses perkuliahan.
“Kami tidak ingin memaksakan anak-anak masuk kalau nanti justru keteteran mengikuti perkuliahan,” katanya.
Sebagai langkah solusi, Pemkab Pangandaran berencana memberikan program bimbingan belajar (bimbel) selama enam bulan bagi siswa-siswi asal Pangandaran sebelum mengikuti seleksi masuk PSDKU Unpad. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan akademik calon mahasiswa sehingga mampu bersaing sesuai standar yang ditetapkan.
Selain persoalan akademik, Citra juga mengungkap adanya beban anggaran yang belum terselesaikan dari kerja sama pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Yang menjadi permasalahan juga memang dulu ada beban Pemda yang belum diselesaikan ternyata ke Unpad. Saya juga baru tahu itu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut akan dibahas bersama pihak rektorat Unpad pada Juli mendatang sebagai bagian dari evaluasi kerja sama yang telah berjalan.
Meski demikian, Citra mengakui hingga saat ini belum melakukan koordinasi secara resmi dengan DPRD Kabupaten Pangandaran terkait rencana evaluasi PKS tersebut.
“Saya belum berkoordinasi dengan DPRD, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Unpad,” ucapnya.
Rencana evaluasi kerja sama antara Pemkab Pangandaran dan Unpad tersebut belakangan memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif dengan tetap mengedepankan kepentingan peningkatan kualitas pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah, tanpa mengabaikan standar akademik yang berlaku.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan