ATHENA, Yunani, inakor.id — Pemerintah Yunani kembali menyatakan dukungannya terhadap proposal otonomi yang diajukan Maroko untuk penyelesaian sengketa Sahara Barat.
Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis menyebut proposal tersebut sebagai kontribusi yang serius dan kredibel dalam proses politik yang berlangsung di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berpotensi menjadi solusi yang paling layak bagi penyelesaian sengketa tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Gerapetritis setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita di Athena, Senin, 7 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu bilateral dan regional, termasuk perkembangan proses politik mengenai Sahara Barat.
Dalam keterangannya, Gerapetritis mengatakan Yunani mendukung proses politik penyelesaian persoalan Sahara Barat di bawah naungan PBB. Sejalan dengan posisi bersama Uni Eropa, Yunani juga menyatakan dukungan terhadap upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, untuk mendorong perundingan berdasarkan proposal otonomi Maroko dengan tujuan mencapai solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Menurut Gerapetritis, proposal otonomi Maroko merupakan “kontribusi yang serius dan kredibel” terhadap proses PBB dan “dapat menjadi solusi yang paling layak”. Namun, ia juga menegaskan bahwa para pihak tetap didorong untuk mengikuti proses perundingan tanpa prasyarat dan mengajukan gagasan yang dapat berkontribusi pada tercapainya solusi final yang disepakati bersama.
Yunani juga menyambut pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025). Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Dalam pemungutan suara pada 31 Oktober 2025, resolusi itu memperoleh 11 suara mendukung, tidak ada suara menolak, dan tiga abstain; Yunani termasuk negara yang memberikan suara mendukung.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2025–2026, Yunani menyatakan akan kembali berkontribusi dalam pembahasan terkait isu tersebut ketika memegang kepresidenan Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2026.
Persisma Beri Apresiasi
Sikap Yunani tersebut mendapat apresiasi dari Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma).
Dalam keterangannya dari Jakarta, Selasa, 8 September 2026, Wilson Lalengke menilai dukungan Yunani terhadap proposal otonomi Maroko menunjukkan pentingnya diplomasi dan proses politik dalam mencari penyelesaian atas sengketa Sahara Barat.
“Posisi Yunani memperlihatkan pentingnya dialog, diplomasi multilateral, serta pencarian solusi yang dapat diterima oleh para pihak melalui mekanisme PBB,” ujar Wilson Lalengke.
Menurutnya, perkembangan diplomatik tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka upaya mencari penyelesaian politik yang damai sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas dan pembangunan di kawasan Afrika Utara.
Wilson mengatakan proposal otonomi Maroko merupakan salah satu gagasan yang kini menjadi bagian dari pembahasan dalam proses politik PBB. Ia menilai pendekatan berbasis dialog perlu terus dikedepankan agar persoalan yang telah berlangsung lama tersebut dapat memperoleh penyelesaian yang berkelanjutan.
“Setiap perkembangan yang mendorong para pihak untuk kembali pada meja perundingan dan mencari solusi melalui jalur diplomasi patut mendapatkan perhatian,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas jangka panjang.
Menurut Wilson, pengalaman berbagai kawasan menunjukkan bahwa persoalan politik dan kewilayahan membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan pembangunan, kerja sama ekonomi, serta kepentingan masyarakat.
“Dialog konstruktif, penghormatan terhadap hukum internasional, dan komitmen terhadap pembangunan inklusif harus menjadi bagian penting dalam setiap upaya penyelesaian konflik,” ujarnya.
Peran Yunani di Dewan Keamanan
Posisi Yunani menjadi relevan karena negara tersebut merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga akhir 2026. Athena menyatakan akan berpartisipasi dalam pembahasan mengenai pembaruan mandat MINURSO dan perkembangan proses politik Sahara Barat.
Selain isu Sahara Barat, pertemuan Gerapetritis dan Bourita juga membahas keamanan di kawasan Mediterania dan Afrika Utara serta peluang peningkatan kerja sama bilateral di bidang infrastruktur, energi hijau, pengelolaan air, pelabuhan dan maritim, serta sektor agro-pangan.
Dengan demikian, dukungan Yunani terhadap proposal otonomi Maroko berlangsung dalam kerangka yang lebih luas, yakni penguatan hubungan bilateral, kerja sama regional, dan dukungan terhadap proses politik PBB.
Bagi Persisma, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong perhatian publik Indonesia terhadap diplomasi dan dinamika internasional terkait Sahara Barat.
Wilson Lalengke berharap seluruh perkembangan diplomatik yang berlangsung dapat berkontribusi pada terciptanya penyelesaian politik yang damai, adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh para pihak melalui proses yang difasilitasi PBB.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan