Pangandaran, inakor.id – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan seorang oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Muhlis menegaskan, GP Ansor Pangandaran akan turut mengawal proses hukum atas peristiwa yang diduga mengakibatkan enam santri menjadi korban tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap santri dan lingkungan pesantren tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhlis setelah pihaknya bersilaturahmi dengan jajaran Kodim Pangandaran untuk meminta penjelasan sekaligus memperjelas penanganan dugaan tindakan yang dilakukan oknum anggota batalion tersebut.
“Kami datang untuk bersilaturahmi dengan pihak Kodim Pangandaran sekaligus mempertanyakan dan memperjelas tindakan yang dilakukan oknum anggota batalion terhadap salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cimerak. Kami akan mengawal proses hukum yang saat ini informasinya sedang berjalan,” ujar Muhlis, Jumat (13/11/2026) malam.
Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Baik melalui mekanisme penegakan disiplin di lingkungan militer maupun apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Muhlis juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak yang diduga terlibat sehingga menghambat tegaknya keadilan bagi para korban.
Menurutnya, apabila proses penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya, GP Ansor Pangandaran bersama elemen santri dan pondok pesantren siap menyuarakan tuntutan keadilan melalui langkah-langkah yang sesuai ketentuan.
“Kami mengutuk keras tindakan ini. Jangan sampai ada lagi kekerasan dan intimidasi, khususnya terhadap para santri dan pondok pesantren di Kabupaten Pangandaran. Kami mengajak seluruh santri dan keluarga besar pesantren untuk bersama-sama mengawal proses ini. Jangan lengah dan jangan biarkan ada perlakuan istimewa yang justru menghilangkan rasa keadilan,” tegasnya.
Di sisi lain, Muhlis turut menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi para santri yang diduga menjadi korban. Ia berharap mereka mendapatkan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas belajar dan mengaji di lingkungan pesantren.
“Kami berdoa semoga para santri yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi diberikan kekuatan, baik secara fisik maupun psikis, agar tetap bisa melaksanakan aktivitas mengaji di pesantrennya,” tuturnya.
Sebelumnya, dugaan kekerasan terjadi di lingkungan Ponpes Nurul Bayan, Dusun Patrol, Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika seorang oknum anggota TNI mendatangi asrama putri untuk mencari pimpinan pondok pesantren.
Setelah sempat meninggalkan lokasi, yang bersangkutan kembali ke lingkungan pesantren dan kemudian mendatangi asrama putra. Di lokasi tersebut diduga terjadi pemukulan terhadap enam santri.
Selain dugaan kekerasan fisik, sejumlah santri di asrama putri juga disebut mengalami ancaman atau intimidasi, meskipun tidak dilaporkan adanya tindakan kekerasan fisik di lokasi tersebut.
Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Utay, sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada aparat berwenang yang telah merespons kejadian tersebut dan mengamankan terduga pelaku.
Ia menyebutkan bahwa terduga pelaku telah diamankan dan penanganan perkara akan dilanjutkan melalui jalur hukum, termasuk pemeriksaan lebih lanjut di Subdenpom Kota Banjar, Jawa Barat.
Pihak pesantren pun berharap persoalan tersebut ditangani secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengimbau para santri, alumni, dan simpatisan agar tetap menjaga situasi kondusif serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat berwenang.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan