Pangandaran, inakor.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran meresmikan layanan Mediation Clinic sebagai upaya memperkuat pencegahan pelanggaran pemilu sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh konsultasi terkait regulasi kepemiluan.
Peluncuran layanan tersebut dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026). Mediation Clinic merupakan program Bawaslu Republik Indonesia yang diimplementasikan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai ruang konsultasi bagi masyarakat dalam memahami aturan dan menyelesaikan berbagai persoalan kepemiluan.
Dalam sambutannya, Gaga Abdillah Sihab menjelaskan, pembentukan Mediation Clinic telah direncanakan sejak jauh-jauh hari sebagai bagian dari program Bawaslu RI.
Menurutnya, layanan tersebut dirancang dengan mengedepankan identifikasi dan analisis terhadap setiap persoalan yang disampaikan masyarakat agar konsultasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
“Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus terlebih dahulu diidentifikasi dan dianalisis. Dengan begitu, staf yang bertugas bisa memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Gaga mengibaratkan mekanisme pelayanan Mediation Clinic seperti pelayanan di rumah sakit. Setiap masyarakat yang datang perlu melalui proses diagnosis atau identifikasi persoalan sebelum mendapatkan penanganan yang tepat.
Ia berharap keberadaan layanan tersebut dapat menciptakan ruang konsultasi yang terbuka, nyaman, dan komunikatif sehingga masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan persoalan kepemiluan.
Sementara itu, Ade Ajat Sudrajat berharap peresmian Mediation Clinic dapat menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga kehadiran Mediation Clinic ini membawa semangat baru bagi seluruh jajaran Bawaslu, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, mengatakan Mediation Clinic merupakan salah satu langkah konkret dalam memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui pelayanan konsultasi regulasi kepemiluan.
Namun, menurutnya, keberadaan layanan tersebut perlu diikuti dengan persiapan yang matang, baik dari sisi teknis pelaksanaan, mekanisme pelayanan maupun strategi sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami berharap Mediation Clinic ini tidak hanya sebatas diresmikan, tetapi benar-benar dipersiapkan dan dijalankan secara optimal. Mulai dari mekanisme pelayanan hingga sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian,” kata Iwan.
Ia menambahkan, layanan tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan yang efektif sekaligus memperluas jangkauan pelayanan Bawaslu kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan peresmian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) tentang Pembentukan Tim Layanan Mediation Clinic Bawaslu Kabupaten Pangandaran oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Karsim.
Pembacaan SK tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan sekaligus penegasan tugas dan tanggung jawab tim dalam menjalankan layanan konsultasi.
Melalui Mediation Clinic, Bawaslu Kabupaten Pangandaran berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai regulasi kepemiluan. Kehadiran layanan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan serta mencegah potensi pelanggaran pemilu sejak dini.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan