Pangandaran, inakor.id – Persoalan infrastruktur lingkungan, pengelolaan kawasan wisata, hingga kepastian administrasi kependudukan menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Supratman, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu restoran di Jalan Bulaklaut, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Supratman, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan aspirasi yang diterimanya mencakup kebutuhan penanganan saluran drainase di sejumlah titik, terutama kawasan Pasar Wisata dan wilayah Kota Wisata Badia.
Ia menyebutkan, masyarakat Desa Pananjung dan Desa Pangandaran mengeluhkan kondisi saluran air yang tidak lagi berfungsi optimal. Padahal, jalur tersebut sebelumnya menjadi salah satu saluran pembuangan air dari wilayah Desa Pangandaran.
Akibat tersumbatnya saluran, aliran air menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir ketika hujan turun.
“Persoalan drainase ini menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Mereka berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa segera melakukan penanganan, termasuk normalisasi saluran agar fungsi drainase kembali berjalan,” kata Supratman.
Selain infrastruktur, persoalan pengaturan kendaraan wisata juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pelaku usaha dan pekerja transportasi lokal menginginkan adanya kebijakan yang lebih terarah terhadap bus pariwisata yang masuk ke kawasan Pangandaran.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni mengoptimalkan kawasan parkir Pasar Wisata sebagai lokasi pemberhentian bus sekaligus titik penurunan penumpang.
Dengan pola tersebut, wisatawan diharapkan dapat melanjutkan perjalanan menuju hotel menggunakan angkutan lokal, termasuk jasa becak yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Kalau bus wisata diarahkan masuk ke parkir Pasar Wisata dan penumpangnya turun di sana, masyarakat lokal juga bisa mendapatkan manfaat. Teman-teman tukang becak bisa mengantar wisatawan ke hotel masing-masing,” tuturnya.
Menurutnya, pengaturan tersebut bukan hanya menyangkut kelancaran lalu lintas kendaraan wisata, tetapi juga bagaimana aktivitas pariwisata memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia berharap kawasan Pasar Wisata tidak sekadar menjadi tempat parkir kendaraan, melainkan dapat berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang memberikan peluang usaha bagi pedagang dan pekerja transportasi lokal.
Di sisi lain, Supratman juga mengungkapkan adanya aspirasi warga yang bermukim di kawasan tanah negara di wilayah Desa Pananjung. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian mengenai status tempat tinggal mereka, termasuk terkait pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kemungkinan pembentukan wilayah Rukun Tetangga (RT).
Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena berkaitan dengan status penguasaan dan kepastian hukum atas tanah yang ditempati warga.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan tersebut masih berstatus tanah negara. Karena itu, diperlukan kejelasan kebijakan pemerintah sebelum pemerintah desa mengambil langkah lebih lanjut terkait penataan administrasi kewilayahan.
“Status lahannya masih abu-abu karena masih berkaitan dengan tanah negara. Kita menunggu kepastian hukumnya terlebih dahulu. Apabila nantinya ada kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat, pemerintah desa bisa mempertimbangkan pembentukan RT di wilayah tersebut,” jelasnya.
Supratman menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan dalam reses akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD.
Ia berharap persoalan yang disuarakan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan wisata Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan