COTONOU, inakor.id — Pemerintah Republik Benin kembali menyatakan dukungannya terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Kerajaan Maroko, termasuk atas wilayah Sahara.
Sikap tersebut ditegaskan dalam Komunike Bersama yang mengakhiri Sidang ke-7 Komisi Kerja Sama Gabungan Benin–Maroko di Cotonou, Selasa, 21 Juli 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita serta Menteri Luar Negeri Benin yang membidangi Integrasi Masyarakat Keturunan Afrika, Corinne Amori Brunet.
Dalam komunike bersama, Benin kembali menyatakan dukungan terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko sebagai solusi yang dinilainya kredibel dan realistis untuk penyelesaian sengketa Sahara. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kedua negara mengenai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama.
Corinne Amori Brunet juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025. Dalam pernyataan Benin, rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko disebut sebagai dasar penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima para pihak.
Di sisi lain, penting dicatat bahwa Resolusi 2797 merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang perpanjangan mandat MINURSO hingga 31 Oktober 2026. Teks resolusi tersebut menjadi bagian dari proses diplomatik PBB mengenai Sahara Barat.
Dakhla Jadi Agenda Kerja Sama Berikutnya
Selain mempertegas posisi politiknya, Benin juga menyatakan rencana kunjungan kerja ke Dakhla. Kunjungan tersebut, menurut pernyataan Menteri Corinne Amori Brunet, diarahkan untuk melihat perkembangan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut sekaligus menjajaki peluang kerja sama.
Kedua negara juga menyepakati agar sidang Komisi Kerja Sama Gabungan berikutnya digelar di Dakhla. Kesepakatan itu menjadi salah satu agenda lanjutan dalam upaya memperluas hubungan bilateral Benin dan Maroko.
Hubungan Benin–Maroko Diperluas
Sidang ke-7 Komisi Kerja Sama Gabungan tidak hanya membahas isu Sahara. Pemerintah Benin menyebut pertemuan tersebut menghasilkan langkah baru untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, mobilitas masyarakat, serta koordinasi mengenai isu regional dan internasional.
Sejumlah kesepakatan juga ditandatangani dalam rangka memperluas kemitraan kedua negara. Pembahasannya mencakup bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, pelatihan, kepemudaan, serta kerja sama sektoral lainnya.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, turut mengapresiasi perkembangan hubungan Benin dan Maroko tersebut.
Menurut Lalengke, sikap Benin menunjukkan semakin kuatnya hubungan kerja sama antarnegeri Afrika, khususnya dalam bidang diplomasi dan pembangunan.
“Kami di Persisma sangat mengapresiasi sikap tegas Benin yang mendukung kedaulatan Maroko atas Sahara. Ini menunjukkan semangat solidaritas Afrika yang patut dicontoh.”
Ia mengatakan kerja sama Benin dan Maroko juga dapat diperluas ke sektor pendidikan, kebudayaan dan ekonomi dengan orientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Sidang ke-7 di Cotonou dengan demikian tidak hanya menghasilkan penegasan posisi Benin mengenai Sahara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas agenda kerja sama bilateral. Pemerintah kedua negara menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan ekonomi, diplomatik dan sektoral dalam kerangka kemitraan Benin–Maroko.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan