ACCRA, inakor.id — Pemerintah Ghana kembali mempertegas dukungannya terhadap Rencana Otonomi Maroko sebagai salah satu landasan utama dalam upaya mencari penyelesaian atas persoalan Sahara.
Sikap tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama setelah pertemuan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, di Accra, 21 Juli 2026.
Pertemuan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Bourita ke Ghana sekaligus pelaksanaan Sesi ke-2 Komite Kerja Sama Bersama Maroko-Ghana.
Dalam pertemuan itu, Ghana menyambut pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang mendukung peran Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya dalam memfasilitasi proses perundingan mengenai Sahara.
Proses tersebut diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh para pihak, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Piagam PBB.
Posisi Ghana menjadi bagian dari perkembangan diplomatik Maroko di kawasan Afrika. Rabat selama ini secara konsisten menawarkan Rencana Otonomi sebagai proposal politik untuk penyelesaian persoalan Sahara dalam kerangka proses PBB.
Perkembangan tersebut turut mendapat perhatian dari Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma). Presidennya, Wilson Lalengke, menilai sikap Ghana menunjukkan berkembangnya dukungan terhadap pendekatan penyelesaian melalui jalur diplomasi dan perundingan.
“Keputusan Ghana memperlihatkan bahwa pendekatan dialog terus mendapatkan ruang dalam pembahasan penyelesaian isu Sahara. Rencana Otonomi Maroko menjadi salah satu proposal yang dapat dibahas dalam proses tersebut,” kata Wilson Lalengke di Jakarta, 23 Juli 2026.
Wilson juga menegaskan bahwa Persisma siap mendorong hubungan masyarakat Indonesia dan Maroko melalui berbagai program kerja sama.
“Persisma siap menjadi jembatan people-to-people diplomacy dan mendukung kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, kebudayaan, maupun sektor lainnya,” ujarnya.
Tak hanya membahas isu Sahara, pertemuan Maroko-Ghana juga menghasilkan pembahasan mengenai penguatan hubungan bilateral. Kerja sama ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Hubungan yang semakin erat antara Rabat dan Accra menunjukkan penguatan kerja sama Maroko dengan negara-negara Afrika. Sementara itu, penyelesaian persoalan Sahara tetap ditempatkan dalam proses diplomatik dan perundingan di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dukungan Ghana terhadap Rencana Otonomi Maroko pun menambah dinamika diplomatik di kawasan Afrika Barat, di tengah upaya berkelanjutan untuk mencari penyelesaian politik atas persoalan Sahara.***
(Agit/ Agus Giantoro/ Redaksi)
Tinggalkan Balasan