Pangandaran, inakor.id – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pangandaran menyatakan dukungan terhadap rencana pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kabupaten Pangandaran.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, S.Pd., di tengah berkembangnya berbagai pandangan dan perbedaan pendapat dari sejumlah tokoh senior serta pemangku kepentingan daerah mengenai rencana pendirian perguruan tinggi negeri tersebut.
Menurut Tian, perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan Kabupaten Pangandaran, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sebagai wadah pemuda, kami sangat mengapresiasi khazanah pemikiran para tokoh senior Pangandaran serta terinspirasi oleh beragamnya sudut pandang yang berkembang. Dari kacamata kepemudaan, KNPI menyatakan dukungan penuh terhadap pendirian IAIN ini,” ujar Tian via pesan Whatsapp, Minggu (16/8/2026).
Ia menilai keberadaan perguruan tinggi negeri di Pangandaran memiliki arti strategis bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, pembangunan kampus tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi harus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas SDM lokal.
“Kehadiran perguruan tinggi negeri di Pangandaran sangat krusial. Ini bukan sekadar urusan memindahkan semen dan batu di atas tanah hibah, melainkan benteng utama akselerasi sumber daya manusia pemuda lokal agar mampu bersaing,” katanya.
Lanjutkan Gagasan Strategis Daerah
Tian mengatakan, rencana pendirian IAIN juga perlu dilihat sebagai bagian dari gagasan pembangunan jangka panjang yang sebelumnya telah diwacanakan oleh mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.
Menurutnya, gagasan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran.
“Wacana pendirian perguruan tinggi negeri di Pangandaran merupakan bagian dari pengawalan terhadap visi strategis yang telah dipelopori dan konsisten diwacanakan oleh H. Jeje Wiradinata sejak periode awal kepemimpinannya. Gagasan tersebut lahir dari kepedulian serta komitmen jangka panjang untuk mendongkrak IPM daerah,” tutur Tian.
Namun, di tengah dukungan terhadap rencana IAIN, DPD KNPI Pangandaran juga meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mengesampingkan perguruan tinggi yang telah lebih dahulu berdiri dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di daerah.
Salah satu kampus yang menjadi perhatian KNPI adalah STITNU Al-Farabi Pangandaran yang dinilai memiliki sejarah sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta perintis di Kabupaten Pangandaran.
Selain itu, KNPI juga menyoroti keberadaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran serta PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi di Kabupaten Pangandaran.
“Kampus-kampus perintis ini adalah aset sejarah dan modal intelektual berharga milik Pangandaran. Pemda Pangandaran wajib memberikan perhatian, bantuan alokasi, serta dukungan kebijakan agar kampus lokal terus tumbuh kuat dan menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.
Jangan Sampai Anak Daerah Hanya Jadi Penonton
Tian juga memberikan catatan penting terhadap rencana pendirian IAIN. Ia meminta pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi memastikan keberadaan kampus negeri tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Pangandaran.
Menurutnya, pengalaman PSDKU Unpad Pangandaran harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi ketika IAIN nantinya beroperasi.
“Jangan sampai pendirian kampus negeri baru nantinya mengulangi catatan pada Unpad. Gedungnya berdiri megah di tanah Pangandaran, namun anak-anak daerah hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Ia menilai realisasi kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengakses pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, sebelumnya terdapat harapan adanya alokasi kuota afirmatif bagi masyarakat asli Pangandaran.
“Pengalaman masuknya PSDKU Unpad harus menjadi pelajaran berharga. Janji awal alokasi kuota afirmatif minimal 50 persen untuk putra-putri asli Pangandaran masih jauh dari ekspektasi, di mana mayoritas masih didominasi mahasiswa luar daerah,” kata Tian.
Karena itu, KNPI Pangandaran mendorong agar rencana pendirian IAIN sejak awal memasukkan skema keberpihakan terhadap putra-putri daerah.
Tian berharap lulusan sekolah di Kabupaten Pangandaran mendapat kesempatan yang memadai untuk menempuh pendidikan di IAIN, khususnya mereka yang memiliki prestasi tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.
“IAIN kelak wajib mengunci alokasi khusus bagi lulusan sekolah asal Pangandaran. Pemda dan kampus harus menjamin anak-anak daerah yang berprestasi namun terkendala ekonomi, seperti penerima KIP Kuliah dan beasiswa daerah, diberikan prioritas utama,” tuturnya.
Dorong Kolaborasi Antarperguruan Tinggi
DPD KNPI Pangandaran menilai keberadaan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Pangandaran seharusnya tidak ditempatkan dalam kerangka persaingan yang saling melemahkan.
Sebaliknya, STITNU Al-Farabi, Politeknik Kelautan dan Perikanan, PSDKU Unpad, maupun IAIN yang direncanakan berdiri harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang saling melengkapi.
“Kunci utama akselerasi pembangunan Pangandaran adalah sinergi. Seluruh elemen perguruan tinggi harus bergandengan tangan, berkolaborasi lintas disiplin ilmu, serta bermitra erat dengan Pemkab Pangandaran dan organisasi kepemudaan demi mencetak SDM Pangandaran yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter,” pungkas Tian.
KNPI Pangandaran juga mendorong pembentukan forum atau konsorsium perguruan tinggi se-Kabupaten Pangandaran. Forum tersebut dinilai dapat menjadi ruang bersama untuk memetakan potensi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan demikian, pendirian IAIN Pangandaran diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang telah berkembang di Kabupaten Pangandaran.
Rekomendasi DPD KNPI Pangandaran
DPD KNPI Pangandaran menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi terkait pengembangan pendidikan tinggi di daerah, yaitu:
Mendukung dan mengawal pendirian IAIN Pangandaran sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas SDM serta modal sosial-keagamaan masyarakat.
Memprioritaskan pemberdayaan kampus lokal dengan meminta Pemkab Pangandaran memberikan perhatian, dukungan anggaran, fasilitas, dan kebijakan kepada perguruan tinggi perintis, khususnya STITNU Al-Farabi Pangandaran dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.
Mendorong evaluasi terhadap kebijakan afirmatif PSDKU Unpad Pangandaran, termasuk transparansi dan evaluasi realisasi kuota bagi putra-putri daerah, agar keberadaan kampus negeri memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Mendorong pembentukan Forum Kolaborasi Perguruan Tinggi se-Kabupaten Pangandaran sebagai wadah sinergi riset, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan SDM, dan penyelarasan program pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Bagi KNPI Pangandaran, pendirian IAIN dan penguatan perguruan tinggi yang telah ada bukanlah dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dinilai dapat berjalan beriringan untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat kualitas SDM masyarakat Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan