Pangandaran, inakor.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja ke Pangandaran dan memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, BNPB menyoroti kesiapan sistem mitigasi dan peringatan dini bencana, khususnya menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berpotensi mengancam kawasan wisata Pangandaran.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Pangandaran. Kebetulan Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat juga menghadirkan para Kalak BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari pertemuan itu kami menyerap berbagai kebutuhan dan kendala daerah terkait penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto kepada wartawan di depan Kantor Balawista Pangandaran.
Menurutnya, penguatan mitigasi sebelum bencana terjadi menjadi salah satu fokus utama BNPB. Karena itu, keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
“Khusus di Kabupaten Pangandaran, yang pertama adalah mitigasi dan peringatan dini sebelum terjadi bencana. Dari hasil evaluasi masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi,” katanya.
Suharyanto juga meninjau langsung salah satu sirine peringatan dini tsunami di kawasan wisata Pangandaran. Saat diuji, perangkat tersebut dipastikan masih berfungsi dengan baik.
Meski demikian, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Pangandaran, jumlah sirine EWS yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat musim liburan.
“Tadi sudah kita coba bunyikan dan alhamdulillah berfungsi. Namun, di beberapa titik sentral wisata Pangandaran yang sangat ramai saat hari libur masih terdapat kekurangan sirine peringatan dini,” ungkapnya.
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, BNPB akan mengirimkan tim untuk melakukan survei lapangan guna menentukan lokasi yang membutuhkan tambahan fasilitas mitigasi bencana.
“Kami akan mengirim tim untuk melihat secara langsung titik-titik yang masih kurang sehingga dapat diantisipasi apabila terjadi bencana,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sedikitnya terdapat tujuh titik yang membutuhkan pemasangan EWS tambahan. BNPB menargetkan empat titik dapat segera dipenuhi dalam waktu dekat, sementara tiga titik lainnya akan diupayakan secara bertahap.
“Tadi saya sudah berbicara dengan anggota saya. Paling tidak empat titik dalam waktu dekat bisa kita penuhi. Tiga titik lainnya mudah-mudahan dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Suharyanto.
Ia berharap penambahan sistem peringatan dini tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gempa bumi maupun tsunami, sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan