Pangandaran, inakor.id – Upaya meningkatkan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat di Kabupaten Pangandaran. Hal ini tercermin dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Auditorium Polres Pangandaran, Kamis (2/10/2025).
Rapat yang dipimpin Kapolres Pangandaran, AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H., dihadiri langsung Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H., Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M., Dandim 0625/Pangandaran Letkol Czi Ibnu Muntaha M.Han., Kadisdikpora Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd., Kadinkes Yadi Sukmayadi, S.Kep., M.M., serta perwakilan Kemenag, Satpol PP, Korwil SPPI, para kepala puskesmas, hingga jajaran sekolah penerima manfaat program MBG.
Dalam sambutannya, Bupati Citra menegaskan bahwa kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Menurutnya, pengawasan tidak boleh dilakukan setengah hati.
“Kami berharap kejadian kemarin menjadi yang pertama dan terakhir. Seluruh jajaran, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat, harus memiliki komitmen bersama dalam mengawasi program MBG. Jangan sampai niat baik pemerintah justru mencelakai penerima manfaat,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kapolres Andri Kurniawan menyoroti data Kementerian Kesehatan yang mencatat ada 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan 8.673 korban sepanjang tahun 2025 hingga 26 September. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat tercatat sebagai salah satu penyumbang kasus terbanyak.
“Ini harus jadi alarm bersama. Pengawasan terpadu wajib dilakukan, mulai dari bahan baku, cara pengolahan, distribusi, hingga mekanisme pelaporan. Jika terjadi insiden, laporan wajib disampaikan maksimal dalam waktu 1×24 jam agar penanganan cepat bisa dilakukan,” kata Kapolres.
Ia menambahkan, Satgas MBG yang sudah dibentuk Pemkab akan dioptimalkan kinerjanya. TNI–Polri bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan turun langsung melakukan inspeksi rutin serta memberikan penyuluhan mengenai sanitasi dan higienitas pangan.
Kadisdikpora Pangandaran, Dr. H. M. Agus Nurdin, menilai peran sekolah menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Oleh karena itu, pihaknya mendorong penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar bisa menjadi garda terdepan penanganan awal jika ada kasus darurat.
Selain itu, setiap sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan memasang banner berisi SOP penanganan keracunan. “Dengan begitu, guru maupun siswa bisa mengetahui langkah awal yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu,” jelas Agus.
Kadinkes Pangandaran, Yadi Sukmayadi, juga menekankan pentingnya pemeriksaan sampel makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Ia menegaskan bahwa dapur penyedia makanan harus memenuhi standar higienitas yang telah ditentukan. “Jangan sampai ada kelalaian kecil yang berdampak besar bagi kesehatan anak-anak kita,” ungkapnya.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, dalam kesempatan tersebut menyoroti aspek distribusi. Menurutnya, data sekolah dan jumlah penerima manfaat harus dipetakan secara detail agar program benar-benar tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan wajib memenuhi standar sanitasi. Bahkan, setiap sekolah diminta menunjuk guru penanggung jawab untuk melakukan pengecekan makanan sebelum disajikan kepada siswa.
“Tidak ada toleransi untuk dapur yang tidak memenuhi standar. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tegas Asep.
Korwil SPPI Pangandaran, Virgin, memaparkan kondisi terkini pelaksanaan MBG di daerahnya. Dari total 43 dapur yang berpotensi beroperasi, saat ini baru 24 yang aktif. Program MBG di Pangandaran sendiri menyasar lebih dari 47 ribu penerima manfaat. Angka tersebut mencakup peserta didik serta kelompok non-didik, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan komitmen lintas sektor dalam mengawal keamanan pangan di Pangandaran. Kolaborasi TNI–Polri, Pemkab, DPRD, tenaga kesehatan, sekolah, hingga masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program MBG berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran.
Dengan langkah pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap insiden keracunan tidak lagi terulang, serta program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan