KOTA BANDUNG, INAKOR.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Di lakukan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, sejalan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.
“Kami berhasil melakukan efisiensi signifikan sebesar Rp5,1 triliun, dan prosesnya langsung di pimpin oleh Gubernur. Dana yang dihemat kemudian di alokasikan ulang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sesuai visi-misi kepala daerah dan program prioritas nasional,” ujar Herman di Kota Bandung, Sabtu (19/4/2025).
Adapun realokasi anggaran di arahkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp3,6 triliun. Meliputi jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, transportasi, dan sanitasi. Selain itu, sektor pendidikan memperoleh Rp1,3 triliun, dan sektor kesehatan Rp122,9 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp46,1 miliar untuk cadangan pangan, serta Rp35,5 miliar untuk program-program strategis lainnya. Yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi isu yang menyebut hasil efisiensi di gunakan untuk kebutuhan Lembur Pakuan, Herman menegaskan informasi tersebut tidak benar.
“Itu tidak sesuai fakta. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran di lakukan secara akuntabel, termasuk pada sektor pariwisata dan kebudayaan. Seperti penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pertunjukan seni. Hingga penerbitan buku budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat,” tegasnya.
Mengenai penerbitan buku budaya, Herman menjelaskan bahwa program tersebut mencakup riset budaya Jawa Barat yang di lakukan secara ilmiah. Dan melibatkan para profesional dari berbagai bidang.
Terkait kegiatan “Safari Pembangunan”, ia menekankan bahwa ini bukan kunjungan dinas, melainkan bentuk layanan langsung kepada masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan terobosan untuk memberikan layanan publik secara jemput bola. Malam harinya, ada pertunjukan seni sebagai media sosialisasi program pembangunan. Menghibur sekaligus mendidik, sebagaimana khasnya seni Sunda,” jelas Herman.
Program yang dikemas dalam tagline Nganjang Ka Warga ini sudah di laksanakan dua kali. Yakni di Kecamatan Sumur Bandung (Kota Bandung) dan Kecamatan Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung).
“Respon warga sangat positif. Mereka menyambut dengan antusias dan sukacita. Kegiatan ini akan rutin di laksanakan setiap pekan dan menjangkau seluruh wilayah di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat,” tambahnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa efisiensi perjalanan dinas pada pergeseran APBD 2025 mencapai Rp390 miliar. Atau lebih dari 51 persen dari total anggaran perjalanan dinas sebelumnya.
“Pemprov Jawa Barat menjadi yang terdepan dalam menjalankan instruksi Presiden terkait efisiensi. Gubernur bahkan meminta implementasinya di lakukan secara optimal demi mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” katanya.
Penyusunan pergeseran APBD ini di lakukan secara terbuka, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Termasuk dua kali konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada 7 dan 14 Maret 2025, yang hasilnya terdokumentasi secara resmi.
Setelah di tetapkan pada 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi anggaran telah di laporkan kepada DPRD Jawa Barat. Pada 27 Maret 2025.
“Kami sangat transparan. Bahkan proses pembahasan di unggah langsung oleh Gubernur melalui media sosial pribadinya. Warga bisa mengakses detail pergeseran APBD 2025 kapan saja melalui website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” tutup Herman.***
(Suryana)
Tinggalkan Balasan