Pangandaran, inakor.id – Mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata membantah isu yang menyebut dirinya terlibat dalam pengelolaan maupun monopoli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jeje menegaskan tidak memiliki SPPG maupun terlibat sebagai pemasok bahan makanan ke dapur-dapur MBG. Ia mengaku memilih mengambil peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya program agar tetap berjalan sesuai tujuan.
“Saya ditakdirkan menjadi politisi. Saya tegaskan tidak memiliki Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), tidak pernah menyuplai ke dapur, lebih baik mengambil peran untuk mengawasi,” kata Jeje, Senin (8/6/2026).
Menurut Jeje, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian bukanlah isu personal yang diarahkan kepadanya, melainkan transparansi dalam proses penunjukan pengelola dapur maupun penyedia layanan program MBG.
“Mekanisme apa sih secara terbuka sekarang penentuan orang punya dapur? Kan harusnya lewat beauty contest atau mekanisme apa pun yang lebih terbuka,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan dalam proses seleksi sangat penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, sistem yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya praktik yang tidak akuntabel dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Jeje juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima para siswa penerima manfaat. Ia mencontohkan, jika anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi, maka nilai makanan yang diberikan harus sesuai dengan anggaran tersebut.
“Kalau anggaran Rp10.000, jangan sampai yang diterima siswa nilainya hanya Rp9.500. Selisih kecil itu kalau dikalikan puluhan ribu penerima manfaat akan menjadi angka yang besar,” ungkapnya.
Jeje menambahkan, pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak terjadi penyusutan kualitas maupun nilai anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.
Di sisi lain, ia mendorong agar pelaksanaan program MBG dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kebutuhan bahan baku sebaiknya dipasok dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sehingga perputaran ekonomi dapat dirasakan masyarakat setempat.
Sebagai bentuk komitmen menghindari konflik kepentingan, Jeje mengaku tidak memberikan ruang kepada keluarga maupun kerabatnya untuk terlibat sebagai pemasok dalam program tersebut.
“Bahkan anak saya sendiri, nggak boleh,” tegasnya.
Ia berharap program MBG dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.**
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan