Pangandaran, inakor.id – Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran, Rizky Fazri Gunawan, mendesak Badan Pengurus Harian (BPH) dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Pangandaran segera merespons persoalan yang belakangan ramai menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial.
Rizky menilai kegaduhan yang berkaitan dengan persoalan personal Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Wahyu Hidayat alias Away, perlu disikapi secara kelembagaan agar tidak berdampak terhadap citra organisasi.
Rizky mengatakan pihaknya prihatin apabila persoalan personal yang berkembang di ruang publik kemudian dikaitkan dengan atribut atau nama resmi organisasi.
“Persoalan pribadi seharusnya tidak membawa-bawa nama maupun atribut resmi KNPI, karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap organisasi,” kata Rizky melalui pesan whatsapp, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut citra organisasi di tingkat kabupaten, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepengurusan KNPI di tingkat kecamatan.
Rizky menyebut selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat adanya sejumlah persoalan yang berdampak terhadap ruang gerak organisasi di tingkat bawah, termasuk dalam hal pembinaan dan aktivitas kepemudaan.
“Kami melihat persoalan ini jangan sampai semakin melebar dan kemudian berdampak terhadap struktur organisasi di tingkat kecamatan. Karena itu, perlu ada evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar BPH dan MPI DPD KNPI Kabupaten Pangandaran menggunakan mekanisme organisasi yang berlaku dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami meminta BPH dan MPI segera mengambil langkah yang sesuai dengan AD/ART serta mekanisme organisasi. Bentuknya tentu menjadi kewenangan organisasi, apakah berupa teguran, evaluasi maupun langkah konstitusional lainnya,” kata Rizky.
Selain itu, Rizky mendorong digelarnya rapat pleno gabungan atau forum organisasi yang melibatkan unsur BPH dan MPI untuk membahas situasi yang berkembang.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk memastikan persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme organisasi dan tidak semakin berkembang di ruang publik.
“Kami berharap ada langkah cepat dan terukur. Jangan sampai persoalan personal kemudian berimbas terhadap marwah dan kepercayaan publik terhadap KNPI Kabupaten Pangandaran,” ucapnya.
Rizky juga meminta adanya penjelasan resmi dari DPD KNPI Kabupaten Pangandaran apabila diperlukan, khususnya untuk memberikan kejelasan mengenai batas antara persoalan personal dengan sikap maupun kebijakan organisasi.
“Kami berharap organisasi dapat memberikan penjelasan kepada publik sehingga persoalan personal dan garis organisasi KNPI dapat dipisahkan secara jelas,” katanya.
Ia menegaskan desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pangandaran.
“Kami menyampaikan ini bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi justru ingin ada penyelesaian yang baik melalui mekanisme organisasi. Kami berharap BPH dan MPI dapat segera merespons dan mengambil langkah yang diperlukan,” pungkas Rizky.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan