CILEGON,Inakor.id – Rencana DPRD Kota Cilegon menggelar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di luar kota pada 16-18 November 2026 menuai kritik tajam. Gedung DPRD yang megah dan memadai justru ditinggalkan, sementara rapat penting justru digelar di Jatiuwung Tangerang.
Kritik ini bukan sekadar soal lokasi. Ini soal konstitusi dan amanat efisiensi.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Artinya, kritik media dan publik terhadap kebijakan wakil rakyat adalah hak konstitusional, bukan serangan pribadi.
“Kenapa harus di Tangerang? Apakah di Cilegon tidak ada hotel atau gedung yang fasilitasnya memadai? Padahal DPRD punya gedung paripurna sendiri yang dibangun dari uang rakyat,” ujar salah seorang awak media di Cilegon, Senin (16/11/2026).
Pertanyaan itu semakin relevan ketika wacana efisiensi anggaran dan optimalisasi APBD terus digaungkan. Di tengah isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, publik berhak mempertanyakan konsistensi wakil rakyat.
Ironi yang dirasakan publik sederhana: ASN diminta berhemat dan menahan diri, sementara pembahasan anggaran yang menentukan nasib ASN itu justru dilakukan dengan biaya perjalanan dinas, hotel, transportasi, dan uang saku di luar daerah.
“Bagaimana APBD mau optimal jika rapat pembahasan anggarannya sendiri tidak memberi contoh efisiensi? Kalau rapat daerah dilakukan di luar daerah, publik wajar mempertanyakan ini efisiensi atau pemborosan yang dilegalkan,” tegasnya.
Kritik ini juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak menyampaikan kritik yang didasarkan pada fakta dan kepentingan publik. Selama kritik disampaikan secara proporsional dan memberi ruang hak jawab, maka kritik itu dilindungi undang-undang.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik, termasuk DPRD, untuk terbuka soal penggunaan anggaran. Berapa biaya rapat, berapa peserta, hotel apa, dan apa urgensinya digelar di luar kota, adalah informasi yang berhak diketahui publik.
Karena itu, awak media di Cilegon mendesak DPRD Kota Cilegon untuk bersikap transparan dan serius. Bukan soal anti rapat di luar kota, tetapi soal pertanggungjawaban. Jika memang ada alasan teknis yang kuat, sampaikan secara terbuka.
“Kami tidak menolak pembahasan RKA. Yang kami minta adalah DPRD fokus pada substansi pembahasan yang mendorong kemajuan daerah, bukan pada kemewahan lokasi. Dan jelaskan ke publik, kenapa harus ke luar kota,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kota Cilegon belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pemilihan lokasi rapat di Tangerang.Inakor.id masih membuka ruang hak jawab kepada pihak DPRD Kota Cilegon sesuai UU Pers
Kami Mempertanyakan sesuai dasar
– UUD 1945 Pasal 28E dan 28F untuk hak kritik
– UU Pers No. 40/1999 untuk fungsi kontrol
– UU KIP No. 14/2008 untuk minta transparansi anggaran.
(A.M/RED)



Tinggalkan Balasan