Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan dan H. Sutaya, menerima audiensi dari sejumlah tokoh budayawan dan seniman Kota Bandung yang tergabung dalam Paskibar, di Ruang Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin, 16 November 2026.

KOTA BANDUNG, INAKOR.ID — Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M., mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks Palaguna di kawasan Alun-Alun Bandung, sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus ruang ekspresi dan eksibisi seni budaya di Kota Bandung.

banner 336x280

Hal tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi dari sejumlah tokoh budayawan dan seniman Kota Bandung yang tergabung dalam Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar), di Ruang Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin, 16 November 2026.

Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H, serta Dinas Cipta Karya Bina Kotruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Dalam pertemuan tersebut, peserta audiensi menyampaikan aspirasi mengenai masa depan pemanfaatan kawasan eks Palaguna, agar dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan dan pengembangan kebudayaan,

Andri Gunawan pun menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut. Menurut dia, kawasan eks Palaguna memiliki potensi strategis, tidak hanya sebagai ruang publik yang mendukung ekologi perkotaan, tetapi juga sebagai kawasan yang menyimpan nilai sejarah dan budaya, termasuk keberadaan situs cagar budaya berupa sumur pertama di Kota Bandung.

Ia menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.

“Kami berharap pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk menunjang ekologi sekaligus pemajuan kebudayaan. Aspirasi para budayawan dan seniman ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi mengenai lahan eks Palaguna, Andri juga memberikan perhatian terhadap persoalan ketertiban sosial di sejumlah kawasan wisata Kota Bandung, khususnya Jalan Asia Afrika, Jalan Banceuy, dan Jalan Braga.

Kawasan tersebut merupakan destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, keberadaan sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta dugaan praktik eksploitasi anak yang melibatkan anak-anak untuk berjualan hingga larut malam menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Andri menilai diperlukan langkah konkret dan terpadu dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta aparatur kewilayahan untuk menciptakan kawasan wisata yang tertib, aman, dan nyaman.

Ia mendorong pembentukan satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara khusus melakukan pengawasan dan penanganan persoalan sosial di kawasan wisata tersebut.

“Kami mendorong agar dibentuk task force, tim kerja lintas sektor untuk mengawal kawasan wisata. Petugas perlu ditempatkan di sejumlah titik strategis agar persoalan gelandangan, pengemis, dan terutama eksploitasi anak dapat segera ditangani,” ucapnya.

Andri secara khusus menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Ia menyayangkan masih ditemukannya anak-anak yang diminta berjualan hingga malam hari, ketika seharusnya mereka mendapatkan waktu untuk beristirahat.

Apabila ditemukan praktik eksploitasi anak, kata dia, pemerintah harus segera melakukan penanganan dan memberikan pembinaan kepada orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Andri juga menyoroti perlunya penataan aktivitas perdagangan dan penawaran produk atau jasa di kawasan wisata, terutama di Jalan Braga. Ia menegaskan bahwa masyarakat tetap harus diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi aktivitas tersebut perlu diatur agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan.

Ia mengusulkan adanya pendataan dan pengaturan zonasi bagi para pedagang maupun pelaku usaha yang menawarkan produk di kawasan tersebut. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat tetap berlangsung secara tertib tanpa menimbulkan kesan mengganggu pengunjung melalui penawaran yang berulang-ulang.*

Wawat S
Sumber: Humas DPRD Kota Bandung.

 

banner 336x280