CILEGON,Inakor.id – Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, H. Rahmatuloh, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi yang disampaikan Komisi 3 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Menurutnya, berbagai usulan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan H. Rahmatuloh setelah merangkum sejumlah hasil pembahasan RDP Komisi 3 pada Selasa (17/11/2026). Ia menilai, tantangan pengelolaan APBD ke depan bukan hanya bagaimana mengatur belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi semakin berkurang.
“Rekomendasi Komisi 3 dari hasil RDP bersama mitra kerja harus menjadi perhatian serius dan diakomodir sesuai kemampuan fiskal kita. Kemandirian fiskal Kota Cilegon harus mulai dibangun secara nyata dengan menaikkan pendapatan daerah, sehingga APBD kita tidak bergantung pada dana transfer pusat maupun provinsi,” ujar H. Rahmatuloh.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, ia mengingatkan bahwa penyusunan anggaran juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah perlu memastikan alokasi belanja tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), termasuk dalam hal efisiensi belanja operasional dan pemenuhan porsi belanja wajib untuk pelayanan publik.
Dalam RDP tersebut, Komisi 3 turut menyampaikan sejumlah usulan penambahan anggaran untuk kegiatan yang dinilai penting bagi peningkatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
“Berdasarkan hasil pembahasan bersama mitra kerja, Komisi 3 mengusulkan penambahan belanja untuk lima kegiatan prioritas, yakni Revitalisasi Pasar Kranggot pada Disperindag, pengadaan mobil derek dan revitalisasi kios Terminal Seruni pada Dinas Perhubungan, penyusunan Feasibility Study (FS) pengembangan RSUD, serta pemindahan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP),” jelasnya.
Menurut H. Rahmatuloh, penambahan anggaran tersebut harus dibarengi dengan keseriusan OPD penghasil dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Penataan Pasar Kranggot dan peningkatan kapasitas layanan RSUD, misalnya, diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan fasilitas, tetapi juga membuka peluang peningkatan PAD.
Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberikan nilai tambah, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap TAPD dapat menindaklanjuti dan menyelaraskan seluruh rekomendasi Komisi 3 tersebut dalam pembahasan perencanaan anggaran. Jangan sampai berbagai hasil pembahasan bersama OPD hanya berhenti sebagai catatan RDP, tanpa tindak lanjut yang jelas dalam rancangan anggaran daerah.
(A.M/RED)



Tinggalkan Balasan