Bandung, inakor.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya mendukung Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan regulasi yang mendorong percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Farhan menegaskan, penyediaan rumah layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Meski demikian, upaya pemenuhan kebutuhan hunian masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi hingga tingginya harga rumah yang semakin sulit dijangkau masyarakat.
Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah menjadi momentum penting untuk mengubah pandangan bahwa generasi saat ini sulit memiliki rumah sendiri.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, anggapan bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah harus kita ubah. Setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan keluarganya,” ujar Farhan.
Ia menilai, program tersebut juga membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas.
Farhan menambahkan, pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandung akan diarahkan agar terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
Menurutnya, pembangunan rumah susun di kawasan yang terhubung dengan simpul transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menjadi indikator penting bagi produktivitas dan kesejahteraan sebuah kota.
Pemkot Bandung bersama DPRD, lanjut Farhan, berkomitmen melakukan berbagai penyesuaian kebijakan guna memastikan Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal di Kota Bandung.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai terobosan agar masyarakat semakin mudah memiliki hunian.
Ia menyebut Kota Bandung menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal. Pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun, yang dinilai sebagai salah satu proyek terbesar yang pernah dialokasikan untuk Kota Bandung.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” kata Maruarar.
Menurutnya, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan kesiapan pihaknya memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Heru menjelaskan, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berpeluang diterapkan pada pembangunan rumah susun, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memiliki hunian yang layak dengan pembiayaan yang terjangkau.
Ia menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta para pengembang agar target penyediaan hunian dapat tercapai secara optimal.**
(Wawat S)
Tinggalkan Balasan