Kota Bandung, INAKOR.ID – Menteri Pertanahan, Kawasan, dan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung pada Selasa, 3 Juni 2025. Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pelayanan perizinan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Jalan Cianjur. Dan di hadiri sejumlah pejabat daerah serta tokoh penting lainnya. Turut mendampingi Menteri Maruarar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, dan para undangan dari berbagai instansi.
Dalam kunjungannya, Menteri Maruarar meninjau langsung sejumlah loket pelayanan di MPP dan berdialog dengan pegawai maupun masyarakat yang tengah mengurus perizinan.
Dalam sesi jumpa pers usai peninjauan, Menteri Maruarar menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi pelayanan publik yang telah di kembangkan di Kota Bandung. Ia menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pelayanan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan properti.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan perizinan secara mudah, cepat, dan bebas pungli. Kota Bandung telah menunjukkan komitmen tersebut dan kami mendorong agar hal ini terus di tingkatkan,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga mengumumkan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bandung. Sebanyak 3.000 unit rumah akan di berikan secara gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mengatasi ketimpangan tempat tinggal.
“Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk rakyat kecil. Rumah adalah hak dasar, dan kami ingin memastikan tidak ada warga Bandung yang tinggal dalam kondisi yang tidak layak,” tambahnya.
Maruarar juga berpesan agar Pemkot Bandung terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya dalam perizinan, tetapi juga di sektor pelayanan dasar lainnya. Ia mengimbau seluruh jajaran ASN untuk bekerja dengan hati dan mengedepankan integritas.
“Kota Bandung harus jadi contoh pelayanan publik yang manusiawi, profesional, dan bebas korupsi,” tegasnya.
Kunjungan di tutup dengan dialog singkat antara Menteri dan Sekda Provinsi Jawa Barat, Walikota Bandung, Kepala DPMPTSP Kota Bandung. Serta peninjauan fasilitas digitalisasi pelayanan yang di kembangkan DPMPTSP Kota Bandung.***
Suryana.
Tinggalkan Balasan