Pangandaran, inakor.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran memandang periode libur panjang (long weekend) Mei 2026 sebagai momentum strategis untuk mendongkrak pendapatan retribusi daerah, khususnya dari sektor pariwisata.
Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran Sarlan melaui Kepala Bidang Retribusi, Bagus Winahyu, saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (3/5/2026), mengatakan tren kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak akhir April hingga awal Mei 2026.
Berdasarkan data kunjungan objek wisata per 30 April hingga 3 Mei 2026, total wisatawan mencapai 78.087 orang, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada 1 dan 2 Mei.
“Melihat data bulan sebelumnya dan awal Mei ini, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Pangandaran sangat tinggi. Kami optimistis penerimaan retribusi daerah akan meningkat selama periode libur panjang ini,” ujar Bagus.
Ia menjelaskan, beberapa sektor retribusi diprediksi mengalami lonjakan signifikan, di antaranya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, parkir di kawasan wisata, serta sektor usaha penunjang lainnya.
“Sektor pariwisata menjadi penyumbang utama, terutama dari tiket masuk objek wisata dan parkir. Selain itu, aktivitas ekonomi pelaku usaha juga ikut terdongkrak,” katanya.
Secara internal, Bapenda juga telah menetapkan target khusus untuk periode libur panjang ini. Dengan adanya tiga kali long weekend sepanjang Mei 2026, target penerimaan retribusi dipasang lebih tinggi dibanding bulan biasa.
“Target ini menjadi bagian dari pencapaian target bulanan dan tahunan kami. Dengan intensitas libur yang cukup tinggi di bulan Mei, tentu kami menyesuaikan dengan potensi yang ada,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi, Bapenda telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penambahan personel di lapangan, penguatan pengawasan, hingga memastikan sistem pembayaran berjalan lancar.
“Kami juga melakukan monitoring realisasi harian, pengecekan sarana prasarana, serta penguatan penjagaan di jalur-jalur ilegal. Pelayanan tetap kami utamakan, ramah namun tegas dalam penegakan aturan,” tegas Bagus.
Selain itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta pelaku usaha pariwisata.
“Sinergi ini penting untuk memastikan kelancaran arus wisatawan, menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan wisata, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya.**
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan