TANGERANG, INAKOR.ID – Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek (PWGK-KRESEK), Alex Sibti, meminta Rizki Romdani (RR) dan seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan dugaan pencemaran lingkungan serta intimidasi terhadap warga di Desa Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, agar mengedepankan objektivitas, mengutamakan klarifikasi, dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap pihak tertentu.
Alex menegaskan, berbagai informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap warga maupun aktivitas pembakaran kemasan berlapis aluminium foil yang diduga dilakukan oleh PT Three Logam Utama perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Menurutnya, setiap tudingan terhadap individu maupun lembaga harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, kepala desa sebagai unsur pemerintahan di tingkat desa juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sebelum muncul penilaian sepihak di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada dugaan intimidasi terhadap warga, silakan sampaikan bukti dan laporkan kepada pihak berwenang. Namun, jangan langsung menghakimi kepala desa. Datangi kantor desa, temui kepala desanya, dan minta penjelasan secara langsung. Jangan membangun opini tanpa konfirmasi,” tegas Alex.
Ia juga menekankan bahwa persoalan dugaan pencemaran lingkungan harus tetap menjadi perhatian serius. Pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan, dokumen persetujuan lingkungan, serta dugaan praktik pembakaran terbuka merupakan kewenangan instansi terkait yang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait langkah Rizki Romdani yang mengaku turun langsung membantu Irham dan warga dalam menyampaikan aspirasi, Alex menghargai upaya tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan advokasi dan kontrol sosial harus tetap mengedepankan verifikasi informasi, keberimbangan, serta asas praduga tak bersalah.
“Kontrol sosial itu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghakiman. Pers harus melakukan konfirmasi kepada semua pihak, termasuk kepala desa dan perusahaan. Jika ada dugaan pelanggaran, biarkan aparat dan instansi berwenang memeriksa berdasarkan bukti,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Desa Gunung Kaler, Cecep, saat dikonfirmasi Ketua PWGK-KRESEK pada Jumat (20/11/2026), mengaku belum mengenal sosok Rizki Romdani yang disebut sebagai Bapak Milenial. Ia juga menyatakan belum pernah menerima kedatangan yang bersangkutan di kantor desa.
“Saya tidak kenal, orang itu siapa? Bahkan, belum pernah datang ke kantor desa kami,” ujar Cecep.
Cecep menyayangkan apabila persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan desa disampaikan melalui penilaian sepihak tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan atau melakukan komunikasi secara langsung dengan pemerintah desa.
“Kalau memang dia insan pers atau aktivis yang membawa aspirasi masyarakat, seharusnya datang terlebih dahulu dan melakukan komunikasi. Jangan langsung menghakimi, sementara kenal saja tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan dugaan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian jajaran Kanit Polsek Kresek menyusul adanya pengaduan masyarakat. Meski demikian, perkembangan penanganan maupun hasil pemeriksaan atas pengaduan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian.
Di sisi lain, berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, sejumlah warga mengaku terbantu dengan adanya pembangunan jalan, pembagian bantuan sembako, serta sejumlah kegiatan lainnya di lingkungan desa.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan persoalan lingkungan maupun tindakan yang berpotensi merugikan warga.
Setiap laporan dan dugaan pelanggaran harus tetap diperiksa berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi penilaian terhadap kegiatan sosial ataupun pembangunan yang telah dilaksanakan.
PWGK-KRESEK menegaskan bahwa fungsi pers bukan untuk menghakimi atau membangun opini sepihak, melainkan menyampaikan informasi kepada publik secara akurat, berimbang, dan berdasarkan hasil verifikasi.
Oleh karena itu, setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan suatu persoalan dalam pemberitaan harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan klarifikasi.
PWGK-KRESEK berharap persoalan yang terjadi di Desa Gunung Kaler dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, klarifikasi antarpihak, serta pemeriksaan secara transparan oleh instansi berwenang.
Dengan demikian, kebenaran atas berbagai dugaan yang berkembang dapat diketahui berdasarkan fakta dan bukti, sekaligus memastikan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik serta perlindungan hukum tetap terpenuhi.



Tinggalkan Balasan