Pangandaran, inakor.id – Polemik penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) IV Cimerak-Cijulang, H. Elon Ruslan.
Elon menyoroti terbatasnya distribusi bantuan air bersih yang disebut hanya mencapai tiga tangki per hari. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Menurut Elon, ketika kuota pengiriman bantuan tersebut habis, masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih tambahan terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri. Harga yang harus dibayarkan disebut mencapai minimal Rp150.000 per tangki.
“Yang menjadi persoalan, pengiriman air bersih hanya dibatasi tiga tangki per hari. Kalau masyarakat masih membutuhkan air bersih, mereka harus membayar sendiri dengan biaya minimal Rp150.000 per tangki. Ini tentu menjadi beban bagi warga yang sedang kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Elon, Minggu (18/10/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran dan konfirmasi yang dilakukannya kepada pemerintah daerah, anggaran operasional yang disediakan untuk satu unit tangki pengangkut air bersih disebut hanya sebesar Rp250.000 per hari.
Elon menilai, besaran anggaran tersebut perlu dievaluasi karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan jarak tempuh menuju lokasi penyaluran air bersih.
Ia mencontohkan, dengan harga BBM jenis Dexlite yang disebut mencapai Rp23.700 per liter, anggaran Rp250.000 hanya setara dengan sekitar 10,5 liter BBM. Sementara itu, jarak tempuh dari sumber air menuju lokasi distribusi rata-rata mencapai 15 kilometer.
“Kalau anggaran operasionalnya hanya Rp250.000 sehari, tentu harus dihitung secara realistis. Dengan harga BBM yang tinggi dan jarak tempuh dari sumber air rata-rata 15 kilometer, anggaran tersebut perlu dikaji kembali agar penyaluran air bersih bisa berjalan optimal,” katanya.
Elon juga menyampaikan keprihatinannya terhadap petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang selama ini berjibaku membantu masyarakat di lapangan. Menurutnya, upaya petugas dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kami kasihan kepada teman-teman Tagana di lapangan yang sudah berjibaku membantu warga. Mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat, tetapi dukungan anggaran dari pemerintah daerah justru dinilai jauh dari cukup. Ini yang perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Soroti Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
Selain persoalan operasional distribusi air bersih, Elon turut mengkritik koordinasi dan kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Ia menilai, penanganan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih seharusnya menjadi salah satu prioritas utama, terutama ketika warga tengah menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kritik tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan sorotan DPRD sebelumnya terhadap penyelenggaraan Milangkala Kabupaten Pangandaran yang dinilai menghabiskan anggaran cukup besar.
Elon menyayangkan apabila kegiatan seremonial mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang besar, sementara kebutuhan mendasar masyarakat belum tertangani secara optimal.
“Kami sebelumnya sudah mengkritik penyelenggaraan Milangkala yang dinilai menghamburkan anggaran tidak sedikit. Sekarang persoalan air bersih muncul dan masyarakat Cimerak masih kesulitan. Pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan warga,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap kontras antara kemeriahan kegiatan seremonial pemerintah daerah dan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan air bersih.
“Jangan sampai di satu sisi kegiatan seremonial berlangsung meriah, sementara di sisi lain masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih. Persoalan kebutuhan dasar seperti ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi pemerintah daerah,” tambah Elon.
Elon berharap pemerintah Kabupaten Pangandaran segera mengevaluasi besaran anggaran operasional distribusi air bersih, memperbaiki koordinasi antarinstansi, serta memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, penanganan krisis air bersih tidak cukup hanya dengan mengirimkan bantuan dalam jumlah terbatas. Diperlukan dukungan operasional yang memadai dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat agar kebutuhan air bersih warga Kecamatan Cimerak dapat terpenuhi secara lebih optimal.***
(Agit/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan