CILEGON, Inakor.id – Dunia pers yang seharusnya menjadi pilar demokrasi keempat kini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang mengaku-ngaku wartawan.
Modus mereka klasik tapi meresahkan atau menakut-nakuti para pelaku usaha dengan isu yang belum jelas kebenarannya.
Pola yang dijalankan hampir sama. Mereka datang ke lokasi usaha, mencari-cari celah kesalahan yang belum tentu terbukti, kemudian menggiring opini seolah-olah pengusaha tersebut telah melakukan pelanggaran berat.
Ironisnya, prinsip dasar jurnalistik yakni 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) tidak pernah diterapkan. Tidak ada verifikasi, tidak ada konfirmasi berimbang, tidak ada cover both side. Yang ada hanya narasi sepihak yang sengaja dibumbui untuk menimbulkan ketakutan.
Modus pamungkasnya lebih keji lagi. Jika permintaan uang tidak dituruti, mereka langsung membuat berita miring. Aparat Penegak Hukum (APH) dan pasal-pasal Undang-Undang dibawa-bawa sebagai senjata untuk mengintimidasi. Seolah-olah mereka adalah penegak hukum yang bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak.
Padahal, wartawan yang profesional dan proporsional tidak pernah meminta uang, tidak pernah memeras, dan tidak pernah menjadikan berita sebagai alat untuk menekan narasumber. Wartawan bekerja berdasarkan fakta, data, dan Kode Etik Jurnalistik, bukan berdasarkan ada tidaknya amplop.
Perilaku seperti ini jelas-jelas telah merusak marwah organisasi pers dan mencederai kemerdekaan pers yang diperjuangkan. Mereka bukanlah wartawan, melainkan oknum berkedok wartawan atau yang di lapangan sering disebut “wartawan bodrek”.
Sudah saatnya Dewan Pers, organisasi-organisasi pers konstituen Dewan Pers, dan institusi Polri bertindak tegas.
Dewan Pers harus lebih aktif melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan pers, serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang mencatut profesi wartawan. Sementara Polri harus berani menindak praktik pemerasan berkedok konfirmasi dan klarifikasi berita ini dengan jeratan hukum pemerasan dan pengancaman.
Pengusaha yang merasa diintimidasi pun jangan takut untuk melapor. Simpan bukti percakapan, rekaman, dan jangan ragu melaporkan oknum tersebut ke Dewan Pers, organisasi pers resmi, atau langsung ke pihak Kepolisian terdekat.
Kemerdekaan pers harus dijaga dari dua sisi: dari intervensi kekuasaan dan dari perusak dari dalam yang menjadikan kartu pers sebagai alat untuk menakuti rakyat.
Sudah waktunya profesi wartawan dibersihkan dari oknum-oknum pemeras!
Penulis yang benar Suara untuk Jurnalisme Sehat dan Proporsional.
Tinggalkan Balasan